Dilema Desentralisasi: Mengapa Pemerintah Daerah Menjadi Kunci atau Penghambat Target 2026?

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Pelaksanaan agenda ambisius "Nol Sekolah Rusak" pada tahun 2026 kini berbenturan dengan realitas sistem desentralisasi, di mana keberhasilan rehabilitasi fisik gedung sekolah dasar sangat bergantung pada komitmen politik dan kompetensi manajerial pemerintah daerah. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup besar, banyak kepala daerah yang masih menempatkan infrastruktur pendidikan di urutan bawah prioritas pembangunan dibandingkan proyek-proyek yang lebih bersifat populis. Ketidaksinkronan data antara kabupaten/kota dengan pusat sering kali menyebabkan distribusi anggaran menjadi tidak merata, di mana sekolah yang nyaris roboh justru terlewati oleh program renovasi karena kesalahan administrasi di tingkat lokal.

Analisis kebijakan publik menyoroti bahwa lemahnya kapasitas teknis dinas pendidikan di daerah dalam mengelola proyek konstruksi sering kali mengakibatkan rendahnya kualitas bangunan yang dihasilkan. Banyak proyek sekolah yang mangkrak atau berkualitas rendah karena proses lelang yang tidak transparan serta keterlibatan kontraktor "titipan" yang tidak memiliki rekam jejak yang mumpuni. Pemerintah pusat perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang tegas bagi daerah; daerah yang berhasil mencapai target renovasi tepat waktu diberikan bonus anggaran, sementara yang lalai harus mendapatkan evaluasi administratif yang berat guna memastikan amanah rakyat terpenuhi.

Selain itu, masalah sengketa lahan sekolah yang sering terjadi di tingkat daerah menjadi batu sandungan besar yang dapat menghambat pencapaian target nasional 2026 jika tidak segera diselesaikan secara hukum. Banyak sekolah dasar yang dibangun di atas tanah adat atau tanah milik warga tanpa dokumen yang sah, sehingga pemerintah pusat ragu untuk mengucurkan dana renovasi karena ketidakpastian status aset. Pemerintah daerah harus proaktif melakukan sertifikasi lahan sekolah secara massal sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan fisik, agar target "Nol Sekolah Rusak" tidak terganjal oleh masalah-masalah klasik birokrasi yang sebenarnya bisa dihindari dengan koordinasi yang baik.

Keberhasilan di tahun 2026 juga menuntut adanya transparansi dalam penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan dasar. Masyarakat di daerah harus lebih kritis dalam menagih janji bupati atau walikota mereka terkait kondisi fisik sekolah di wilayahnya, terutama menjelang tahun-tahun politik yang krusial. Peran media lokal dan organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memelototi setiap rupiah anggaran pendidikan yang turun ke daerah agar tidak "menguap" di tengah jalan dan benar-benar terwujud dalam bentuk atap sekolah yang kokoh dan lantai kelas yang bersih.

Pada akhirnya, visi "Nol Sekolah Rusak" 2026 adalah ujian bagi efektivitas otonomi daerah dalam menyejahterakan rakyat di bidang pendidikan yang paling dasar. Tanpa sinergi yang jujur antara pusat dan daerah, target ini hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa realitas fisik yang nyata bagi siswa di pelosok. Kita membutuhkan kepemimpinan daerah yang visioner, yang memahami bahwa membangun satu gedung sekolah yang layak jauh lebih berharga daripada membangun seribu monumen megah yang tidak memberikan dampak bagi kecerdasan generasi masa depan bangsa.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah