Pakar Edukasi Menyoroti Kurangnya Pendampingan Anak Inklusi di Sekolah Dasar Negeri

 s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kembali menjadi sorotan tajam para pakar edukasi nasional pada pertengahan tahun 2026 ini. Data dari kementerian terkait menunjukkan bahwa hampir 70% SDN penerima murid inklusi di berbagai daerah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berkualifikasi resmi. Isu mendesak ini mengemuka saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, di mana banyak ABK di sekolah negeri terpaksa belajar tanpa asistensi intensif. Ketiadaan tenaga ahli ini memicu krisis pembelajaran, karena guru kelas reguler yang tidak dibekali keahlian khusus terpaksa membagi fokus antara mengajar puluhan siswa lain dan mendampingi murid inklusi secara mandiri.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa krisis pendampingan ini membawa dampak serius bagi tumbuh kembang serta kondisi psikologis peserta didik. Tanpa keberadaan GPK, siswa inklusi sering kali kesulitan mengikuti ritme pembelajaran, mengalami frustrasi, hingga rentan menjadi korban pengabaian atau perundungan di lingkungan sekolah. Kondisi ini membuktikan bahwa kebijakan sekolah inklusi di tingkat SD negeri masih sebatas pemenuhan kuota administratif, belum menyentuh substansi pelayanan yang adil. Membiarkan kelas inklusi berjalan tanpa pendamping ahli sama saja dengan membiarkan ketimpangan kualitas pendidikan terjadi di dalam satu ruang kelas yang sama.

Dari kacamata keberlanjutan global, krisis pendampingan ini secara langsung menghambat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Pemenuhan GPK di sekolah dasar merupakan amanat utama SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan efektif bagi semua anak tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, pengabaian terhadap hak belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri juga berpotensi memperlebar jurang sosial, yang bertentangan dengan semangat SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) untuk mendorong kesetaraan bagi kelompok rentan sejak dini.

Pemerintah pusat dan dinas pendidikan daerah tidak boleh terus menutup mata atas ketimpangan formasi tenaga pendidik ini. Pemerintah wajib merumuskan skema rekrutmen dan alokasi anggaran khusus untuk pengangkatan Guru Pendamping Khusus secara terstruktur dan merata di seluruh SD negeri. Selain itu, pelatihan dasar mengenai strategi pembelajaran inklusif harus dijadikan materi wajib bagi seluruh guru reguler. Sekolah tidak boleh lagi sekadar mendedikasikan label "inklusif" tanpa diimbangi kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.

Menyediakan pendampingan yang layak bagi anak inklusi adalah bentuk kewajiban moral dan moralitas hukum negara dalam memanusiakan manusia. Keberhasilan sistem pendidikan nasional tidak boleh hanya diukur dari prestasi murid-murid di papan atas, melainkan dari sejauh mana negara merangkul dan mendukung anak-anak yang paling membutuhkan. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah nyata; hadirkan Guru Pendamping Khusus di SD negeri sekarang, atau kita biarkan anak-anak berkebutuhan khusus kehilangan masa depan mereka.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah