Pakar S2 Dikdas UNESA Mengkritisi Praktik Domisili Palsu dalam Sistem Zonasi Sekolah

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Kebijakan zonasi sekolah yang mulanya dirancang untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia kini menghadapi tantangan integritas serius akibat maraknya fenomena domisili palsu dan "titip" Kartu Keluarga (KK). Memasuki masa PPDB Mei 2026, persoalan ini kembali mencuat sebagai penghambat utama dalam pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Meskipun pemerintah berniat menghapus kasta "sekolah favorit", kecurangan administratif di tingkat domisili justru menciptakan ketidakadilan baru yang merugikan siswa dengan hak zonasi yang sah.

Secara filosofis, zonasi adalah instrumen untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat guna menciptakan efisiensi dan keadilan akses. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambisi orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu sering kali menabrak koridor etika melalui manipulasi data kependudukan. S2 Dikdas UNESA menilai bahwa masalah ini bukan sekadar celah administrasi, melainkan cerminan dari ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang dianggap belum merata sepenuhnya di setiap zona.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa domisili palsu mengaburkan data riil kebutuhan pendidikan di suatu wilayah, yang pada gilirannya mengganggu perencanaan strategis jangka panjang. Ketika sekolah diisi oleh siswa dari luar zona yang memanipulasi dokumen, esensi pendidikan inklusif yang diusung dalam SDGs menjadi terdistorsi. Hal ini menciptakan beban psikologis bagi siswa dan merusak nilai-nilai kejujuran yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam ekosistem pendidikan dasar.

Untuk mengatasi karut-marut ini, diperlukan integrasi data kependudukan yang lebih ketat dan verifikasi lapangan yang faktual antara dinas pendidikan dan dinas kependudukan. S2 Dikdas UNESA mendorong adanya transparansi sistem seleksi yang dapat dipantau oleh publik secara real-time. Penguatan literasi masyarakat mengenai esensi zonasi juga harus digalakkan; bahwa keberhasilan siswa tidak lagi ditentukan oleh label sekolah, melainkan oleh kualitas proses pembelajaran yang kini sedang distandarisasi di seluruh wilayah.

Sebagai penutup, zonasi sekolah hanya akan menjadi niat baik yang sia-sia jika praktik kecurangan domisili tetap dibiarkan tanpa sanksi tegas. Pemerataan kualitas pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut integritas dari semua pihak, mulai dari birokrasi hingga orang tua murid. Dengan menutup celah manipulasi ini, kita tidak hanya menyelamatkan sistem PPDB, tetapi juga sedang menjaga martabat pendidikan Indonesia demi masa depan generasi emas yang lebih jujur dan kompetitif.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah