Para Peneliti Menemukan Ketimpangan Teknologi pada Sekolah Dasar Pedesaan

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Masyarakat pesisir dan pedalaman Indonesia kembali dihadapkan pada realitas pahit kesenjangan pendidikan. Sepanjang awal tahun ini, konsorsium peneliti pendidikan independen mengungkapkan temuan mengejutkan: lebih dari 60% Sekolah Dasar (SD) di kawasan pedesaan Jawa dan luar Jawa mengalami ketimpangan akses teknologi yang signifikan dibandingkan wilayah perkotaan. Penelitian mendalam yang dilakukan melalui observasi lapangan dan survei nasional ini membeberkan bagaimana keterbatasan infrastruktur, minimnya perangkat komputer, serta lambatnya jaringan internet memperlambat daya saing murid-murid di pelosok negeri sejak usia dini.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan ini bukan sekadar masalah ketersediaan gawai, melainkan krisis keadilan belajar. Di saat siswa SD di kota besar sudah terbiasa dengan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dan literasi digital tingkat lanjut, anak-anak di desa masih harus bergantian menggunakan satu laptop tua untuk satu sekolah. Kondisi ini memperjelas adanya disparitas kualitas SDM yang terstruktur. Tanpa intervensi nyata, ketimpangan teknologi ini akan terus menjebak anak-anak pedesaan dalam siklus kemiskinan informasi dan ketertinggalan ekonomi.

Dari sudut pandang global, ketimpangan ini menjadi lampu merah bagi komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Kondisi ini secara langsung mencoreng SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) yang mengamanatkan pendidikan inklusif dan merata, serta SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Bagaimana mungkin kita dapat mencetak Generasi Emas jika fondasi dasar pendidikan di tingkat SD masih terfragmentasi oleh letak geografis? Mengabaikan digitalisasi pedesaan sama saja dengan membiarkan potensi jutaan anak bangsa terbuang sia-sia.

Pemerintah bersama pihak swasta tidak boleh lagi menjadikan kendala geografis sebagai alasan klasik. Akselerasi pemerataan infrastruktur digital, distribusi perangkat yang tepat sasaran, serta pelatihan berkelanjutan bagi guru-guru di desa harus dijadikan prioritas utama dalam anggaran pendidikan. Transformasi digital tidak boleh berhenti sebagai jargon di kota-kota besar, melainkan harus hadir sebagai hak dasar yang dinikmati setiap anak di pelosok Nusantara.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui janji-janji manis reformasi pendidikan. Keberhasilan pembangunan bangsa tidak diukur dari seberapa canggih sekolah terbaik di ibu kota, melainkan dari seberapa berdaya sekolah paling terisolasi di ujung negeri. Jika jurang teknologi ini tidak segera dijembatani, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong di dalam buku teks sekolah.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah