Pihak Sekolah Wajib Membangun Fasilitas Ramah Disabilitas di Seluruh SD

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Aksesibilitas fisik di lingkungan pendidikan dasar Indonesia masih menjadi tembok besar bagi anak-anak penyandang disabilitas pada pertengahan tahun 2026 ini. Data Kementerian Pendidikan mengungkapkan bahwa lebih dari 75% Sekolah Dasar (SD) di Indonesia belum memiliki fasilitas fisik yang inklusif, seperti bidang miring (ramp), toilet khusus disabilitas, hingga jalur pemandu (guiding block). Isu krusial ini mengemuka saat proses pembelajaran tatap muka berlangsung di berbagai daerah, di mana murid-murid difabel terpaksa bergantung pada bantuan orang lain atau bahkan mengurungkan niat bersekolah akibat akses bangunan yang bertangga tinggi dan tidak ramah. Ketiadaan sarana ini menegaskan adanya pengabaian terhadap hak-hak dasar anak sejak usia paling dini.

Kondisi memprihatinkan ini memicu krisis keadilan di ruang pendidikan formal. Di saat wacana pendidikan inklusif terus digencarkan, realitas infrastruktur di lapangan justru berbanding terbalik dan terkesan diskriminatif. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang tumbuh aman dan mandiri, malah menciptakan hambatan fisik yang membatasi mobilitas murid disabilitas. Ketiadaan fasilitas yang layak bukan sekadar masalah fisik bangunan, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan yang berpotensi merenggut rasa percaya diri serta kesempatan belajar anak secara permanen.

Dari perspektif pembangunan global, pembiaran infrastruktur sekolah yang tidak ramah disabilitas secara langsung menahan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pembenahan sarana ini merupakan wujud nyata pelaksanaan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), khususnya target 4.a yang mengamanatkan pembangunan fasilitas pendidikan yang peka terhadap gender, disabilitas, dan anak. Selain itu, penyediaan sarana yang merata ini juga sejalan dengan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) serta SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) yang menjamin keberadaan ruang publik inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pihak sekolah bersama pemerintah daerah tidak boleh lagi menunda alokasi anggaran pembangunan sarana inklusif. Renovasi fisik gedung SD seperti pembuatan selasar yang landai, penyesuaian tinggi meja belajar, hingga fasilitas sanitasi yang aman harus dijadikan syarat mutlak dalam akreditasi dan izin operasional sekolah. Langkah ini wajib diimbangi dengan edukasi bagi seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan sosial yang saling mendukung dan bebas dari stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

Membangun fasilitas ramah disabilitas di SD adalah bentuk pemenuhan hak konstitusional anak yang paling mendasar. Keberhasilan sistem pendidikan kita tidak dinilai dari megahnya gedung sekolah di perkotaan, melainkan dari seberapa aman dan ramah lingkungan tersebut bagi murid yang paling rentan. Sudah saatnya pihak sekolah mengambil tindakan nyata; bangun fasilitas ramah disabilitas di seluruh SD sekarang, atau kita biarkan anak-anak disabilitas terus terasing di negerinya sendiri.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah