Implementasi Kurikulum Merdeka dan Problematika Kesiapan Mentalitas Kritis di Lingkungan Sekolah Umum
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah umum menyingkap anatomi sistem pendidikan kita yang masih dibayangi oleh budaya kepatuhan administratif yang sangat kuat. Perubahan struktur kurikulum yang menawarkan fleksibilitas sering kali bertabrakan dengan mentalitas lama yang lebih nyaman dengan petunjuk teknis yang bersifat instruksional kaku. Problematika kesiapan mentalitas kritis tidak hanya terjadi pada tingkat siswa, tetapi juga merambat pada tingkat guru dan manajemen kepemimpinan sekolah secara menyeluruh. Mentalitas kritis memerlukan keberanian untuk mempertanyakan kemapanan serta kemampuan dalam mencari alternatif solusi di luar kebiasaan yang selama ini sudah dijalankan. Tanpa adanya kesiapan mental, fleksibilitas kurikulum justru akan memicu kebingungan masif yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sangat strategis. Kita perlu membedah anatomi implementasi ini guna menemukan akar permasalahan mengapa nalar kritis masih sulit tumbuh subur di lingkungan sekolah kita. Diperlukan perubahan paradigma yang mendalam dari sekadar menjalankan aturan menjadi upaya untuk menciptakan makna dalam setiap proses belajar mengajar.
Budaya sekolah yang masih bersifat kompetitif dan berorientasi pada nilai angka menjadi salah satu penghambat utama bagi tumbuhnya mentalitas kritis pelajar. Siswa cenderung takut untuk berbeda pendapat atau melakukan eksplorasi yang berisiko karena khawatir akan berdampak buruk pada rapor akademis mereka kelak. Anatomi implementasi di lapangan memperlihatkan bahwa ruang-ruang diskusi masih sering didominasi oleh suara guru sementara siswa hanya menjadi pendengar yang pasif. Kesiapan mentalitas kritis menuntut adanya iklim sekolah yang aman dan demokratis di mana setiap kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar kembali. Guru perlu menyadari bahwa kemerdekaan belajar tidak akan pernah terwujud jika mereka masih merasa terancam oleh pertanyaan-pertanyaan kritis dari siswanya. Transformasi mentalitas ini membutuhkan waktu yang tidak singkat serta keteladanan dari seluruh pimpinan institusi pendidikan mulai dari tingkat paling bawah. Jika nalar kritis tidak diberikan ruang untuk berekspresi, maka kurikulum baru ini hanya akan menjadi perubahan dokumen tanpa adanya perubahan perilaku.
Masalah infrastruktur dan kesenjangan akses teknologi juga turut mewarnai anatomi implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai daerah di Indonesia yang sangat luas. Sekolah yang minim fasilitas sering kali kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis projek yang menuntut eksplorasi sumber daya informasi yang beragam dan kaya. Kesiapan mentalitas kritis menjadi semakin teruji ketika guru harus berinovasi di tengah keterbatasan sarana prasarana yang mendukung proses belajar kreatif. Di beberapa wilayah, pemahaman mengenai kurikulum merdeka masih bersifat sangat dangkal dan hanya menyentuh aspek kulit luar administratif semata. Kesenjangan ini menciptakan disparitas kualitas nalar kritis antara siswa di perkotaan dan siswa di daerah terpencil yang minim akses pendidikan berkualitas. Pemerintah harus memastikan bahwa dukungan sistemik diberikan secara merata agar tidak terjadi marginalisasi intelektual bagi siswa di wilayah-wilayah yang tertinggal. Keberhasilan kurikulum ini diukur dari sejauh mana setiap anak Indonesia mampu berpikir kritis tanpa terhalang oleh latar belakang ekonomi keluarga.
Selain itu, problematika kesiapan mentalitas kritis juga berkaitan dengan rendahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar sekolah tersebut berada. Pendidikan di sekolah tidak dapat berjalan sendirian tanpa dukungan dari lingkungan rumah yang menghargai diskusi intelektual dan minat baca yang tinggi. Anatomi implementasi memperlihatkan bahwa banyak siswa yang belum memiliki kemampuan dasar dalam mengevaluasi validitas sumber informasi yang mereka temukan di gawai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi guru untuk membangun fondasi berpikir kritis di atas kemampuan literasi yang masih sangat memprihatinkan secara nasional. Program literasi harus diintegrasikan secara organik ke dalam kurikulum merdeka agar nalar kritis memiliki bahan baku pemikiran yang kaya dan berkualitas tinggi. Kesiapan mentalitas juga mencakup aspek ketahanan dalam menghadapi perbedaan pendapat serta kemampuan berdialog secara santun di ruang publik digital. Kita harus mendidik siswa agar tidak hanya pintar secara kognitif namun juga dewasa secara emosional dalam menyikapi dinamika sosial yang ada.
Sebagai simpulan, membedah anatomi implementasi Kurikulum Merdeka membantu kita memahami betapa krusialnya kesiapan mentalitas kritis bagi seluruh warga sekolah kita. Implementasi kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti pada aspek perubahan jadwal atau penggantian istilah mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Perlu adanya gerakan masif untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya nalar kritis sebagai identitas utama manusia pembelajar di abad modern ini. Problematika yang ada harus dijadikan sebagai bahan evaluasi konstruktif untuk menyempurnakan strategi pendampingan dan pelatihan bagi para pendidik di lapangan. Kemajuan pendidikan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian kita dalam meninggalkan kenyamanan zona lama demi masa depan yang lebih bermartabat. Mari kita bangun mentalitas kritis yang jujur, tajam, dan berdedikasi untuk mencari kebenaran ilmiah demi kemajuan ilmu pengetahuan nasional. Dengan mental yang siap dan kurikulum yang merdeka, generasi muda kita akan mampu mengguncang dunia dengan pemikiran-pemikiran yang revolusioner.
###
Penulis : Kartika Natasya Kusuma Supardi.
