Sekolah Negeri vs Swasta: Menggugat Standar Fasilitas Digital

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Disparitas fasilitas digital yang sangat mencolok antara sekolah dasar swasta elite dan sekolah dasar negeri di wilayah pinggiran Surabaya memicu perdebatan hangat mengenai definisi "mutu standar nasional" dalam pendidikan abad ke-21. Di satu sisi, sekolah-sekolah swasta internasional di pusat kota telah menerapkan sistem pembelajaran sepenuhnya digital (paperless) di mana setiap siswa diwajibkan memegang perangkat pribadi dengan dukungan jaringan serat optik berkecepatan tinggi. Di sisi lain, banyak sekolah negeri masih harus bergelut dengan keterbatasan buku cetak yang usang, komputer laboratorium yang sering kali rusak, dan koneksi internet yang hanya aktif di ruang kepala sekolah, menciptakan kesenjangan mutu yang bersifat institusional dan struktural.

Ketidakadilan infrastruktur ini mencerminkan kegagalan dalam menjamin kesetaraan kualitas pendidikan bagi semua warga negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Siswa di sekolah negeri sering kali merasa "kalah sebelum bertanding" karena keterbatasan jam praktik teknologi dan ketergantungan pada metode instruksional konvensional yang minim stimulasi digital. Padahal, standar penilaian nasional seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) menuntut tingkat literasi digital tertentu yang sulit dicapai tanpa latihan rutin di sekolah. Hal ini menciptakan sebuah ironi di mana siswa diuji dengan standar teknologi tinggi, namun dibekali dengan fasilitas belajar teknologi rendah, sebuah kontradiksi yang merugikan jutaan siswa di sekolah negeri.

Secara sosiologis, perbedaan fasilitas ini melanggengkan segmentasi kelas sosial sejak usia dini. Siswa sekolah swasta elite tidak hanya belajar materi akademik, tetapi juga membangun kemahiran teknis dan budaya digital yang akan menjadi modal sosial mereka di masa depan. Sementara itu, siswa sekolah negeri yang berprestasi sekalipun sering kali harus belajar secara otodidak untuk mengejar ketertinggalan teknologi tersebut. Mutu belajar yang dihasilkan pun menjadi tidak setara secara kualitas pengalaman, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada daya saing mereka saat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja yang semakin menuntut kefasihan teknologi sebagai syarat mutlak.

Lebih jauh lagi, perbedaan ini berdampak pada kualitas guru yang tertarik untuk mengajar di masing-masing institusi. Sekolah swasta dengan fasilitas digital lengkap cenderung menarik talenta pendidik yang lebih adaptif terhadap teknologi karena mereka diberikan alat untuk berinovasi. Sebaliknya, guru-guru di sekolah negeri yang kreatif seringkali merasa terhambat oleh keterbatasan sarana, sehingga motivasi untuk mengembangkan metode pembelajaran modern perlahan mulai luntur. Inovasi pendidikan pun seolah menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membayar mahal, sementara mutu belajar di sekolah negeri terjebak dalam stagnasi akibat kekurangan alat peraga digital.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam akses terhadap platform pembelajaran global yang sering kali berbayar atau membutuhkan perangkat spesifik. Sekolah swasta biasanya sudah memasukkan biaya langganan aplikasi edukasi internasional ke dalam SPP siswa, sedangkan sekolah negeri harus puas dengan konten-konten gratis yang kualitasnya tidak jarang di bawah standar atau penuh dengan iklan. Hal ini menciptakan perbedaan "kedalaman konten" yang diterima siswa, di mana satu kelompok terpapar pada kurikulum global yang mutakhir, sementara kelompok lainnya terbatas pada materi standar yang minimalis. Mutu pendidikan kita seolah terbelah menjadi dua kasta yang berbeda kecepatan geraknya.

Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu melakukan audit fasilitas digital besar-besaran di seluruh sekolah negeri dan menetapkan "Standar Pelayanan Minimal Digital" yang harus dipenuhi secara merata. Anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20% dari APBN harus dialokasikan secara lebih berani untuk memodernisasi laboratorium komputer dan jaringan internet di sekolah-sekolah negeri di pinggiran. Kerjasama dengan sektor swasta melalui program CSR juga bisa menjadi alternatif untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital tanpa harus bergantung sepenuhnya pada birokrasi anggaran tahunan. Keadilan bagi siswa negeri adalah kunci utama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia secara nasional.

Sebagai kesimpulan, standar mutu pendidikan nasional tidak boleh lagi hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi harus mewujud dalam kesetaraan fasilitas digital di setiap ruang kelas. Kita tidak boleh membiarkan sekolah negeri menjadi "museum masa lalu" sementara sekolah swasta menjadi "gerbang masa depan". Pendidikan dasar adalah fondasi bangsa, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan fondasi yang sama kuatnya dengan dukungan teknologi yang setara. Menggugat standar fasilitas digital adalah upaya kita untuk mengembalikan sekolah sebagai ruang perjumpaan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan fasilitas yang merata, prestasi siswa benar-benar menjadi cerminan kecerdasan mereka, bukan cerminan fasilitas sekolahnya.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah