Guru di Persimpangan Jalan: Dilema Mengajar Isu Iklim di Tengah Kurikulum yang Padat
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Guru sekolah dasar di Indonesia kini berada di posisi yang sangat sulit; di satu sisi mereka dituntut untuk mengejar ketertinggalan skor PISA dalam literasi dan numerasi, namun di sisi lain mereka memikul beban moral untuk membekali siswa dengan pemahaman krisis iklim. Hingga tahun 2026, keluhan tentang beban administratif yang tinggi masih menjadi penghambat utama bagi guru untuk berinovasi dalam pendidikan lingkungan. Isu iklim yang bersifat lintas sektoral sering kali tidak memiliki "rumah" yang jelas dalam struktur mata pelajaran, sehingga guru cenderung mengabaikannya demi memenuhi target kurikulum yang sudah terlalu padat.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan sering kali dikorbankan demi mengejar jam pelajaran matematika atau bahasa. Padahal, krisis iklim memberikan konteks yang kaya untuk mengajarkan literasi dan numerasi secara bersamaan. Misalnya, siswa bisa belajar statistika dengan menghitung kenaikan suhu rata-rata tahunan atau belajar bahasa dengan menulis surat kepada pengambil kebijakan mengenai isu lingkungan. Namun, karena kurangnya pelatihan integrasi kurikulum, guru lebih memilih jalan aman dengan mengajar setiap subjek secara terpisah (silo).
Selain itu, tantangan kompetensi menjadi ganjalan serius. Sebagian besar guru SD lulusan sebelum tahun 2020 tidak mendapatkan materi perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan tinggi mereka. Tanpa pemahaman dasar tentang sains iklim, guru cenderung merasa tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan kritis siswa atau mendiskusikan berita lingkungan yang viral. Hal ini menyebabkan pengajaran di kelas menjadi monoton dan tidak mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap isu-isu keberlanjutan.
Diperlukan perombakan dalam sistem Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menyertakan literasi iklim sebagai kompetensi wajib. Guru harus dipandang sebagai agen perubahan lingkungan, bukan sekadar penyampai materi buku teks. Memberikan ruang bagi guru untuk bereksperimen dengan metode pengajaran di luar kelas (outdoor learning) juga sangat krusial. Alam itu sendiri harus menjadi guru kedua bagi siswa, di mana guru bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan teori dengan realitas ekologis di sekitar.
Kebijakan sekolah juga harus mendukung fleksibilitas guru dalam mengelola waktu belajar. Alokasi waktu khusus untuk "Projek Lingkungan" tidak boleh hanya menjadi formalitas di akhir semester, melainkan harus terintegrasi dalam kegiatan harian. Sinergi antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai pendidikan lingkungan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan siswa, bukan sekadar beban tambahan.
Sebagai simpulan, mendukung guru di persimpangan jalan ini adalah tugas kolektif pemerintah dan masyarakat. Kita tidak bisa menuntut siswa melek iklim jika guru-gurunya sendiri masih dibiarkan berjuang tanpa amunisi pengetahuan dan waktu yang memadai. Dengan memberdayakan guru sebagai pendidik lingkungan yang tangguh, kita sedang meletakkan batu pertama pembangunan resiliensi bangsa di hadapan krisis iklim yang tidak lagi bisa kita hindari.
###
Penulis: Nur Santika Rokhmah
