Hambatan Struktural dalam Pembentukan Nalar Kritis di Bawah Payung Kurikulum Merdeka
S2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Salah satu hambatan struktural utama adalah sistem pendidikan yang masih memiliki elemen-elemen dari kurikulum lama yang sulit untuk diubah secara instan. Struktur organisasi sekolah yang berfokus pada efisiensi dan standarisasi terkadang tidak mendukung fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menerapkan pembelajaran yang mendukung nalar kritis. Jadwal pelajaran yang padat dan pembagian waktu yang kaku antar mata pelajaran seringkali menghambat peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi topik dengan mendalam atau melakukan pembelajaran lintas bidang yang penting untuk mengembangkan berpikir kritis.
Infrastruktur pendidikan yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia menjadi hambatan struktural lain yang signifikan. Di banyak daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, sekolah tidak memiliki akses terhadap fasilitas seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium ilmiah, atau teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Tanpa akses ke sumber daya ini, sulit bagi siswa untuk mengumpulkan informasi yang beragam, melakukan investigasi, atau berkolaborasi dengan teman sebaya semua yang diperlukan untuk membangun nalar kritis.
Struktur sistem penilaian dan akreditasi sekolah juga menjadi faktor penghambat. Banyak sekolah masih lebih fokus pada pencapaian skor tinggi dalam ujian standar dan memenuhi kriteria akreditasi yang lebih menekankan pada input dan struktur daripada pada hasil pembelajaran seperti kemampuan nalar kritis. Hal ini membuat sekolah cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk persiapan ujian daripada untuk kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa.
Hambatan struktural juga datang dari aspek kebijakan dan keuangan. Alokasi anggaran pendidikan yang belum cukup memadai untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh membuat banyak sekolah kesulitan untuk menyediakan pelatihan guru, membeli bahan ajar, atau meningkatkan fasilitas. Selain itu, kebijakan yang terkadang tidak fleksibel dan perubahan kebijakan yang terlalu sering membuat sekolah kesulitan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran yang berkelanjutan untuk membangun nalar kritis siswa.
Upaya untuk mengatasi hambatan struktural membutuhkan perubahan yang komprehensif dan terkoordinasi di berbagai tingkat. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan kebijakan pendidikan, meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta memastikan distribusi infrastruktur yang merata. Selain itu, diperlukan perubahan dalam sistem penilaian dan akreditasi agar lebih fokus pada kompetensi inti seperti nalar kritis. Dengan mengatasi hambatan struktural ini, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan pembentukan nalar kritis siswa dapat terwujud dengan lebih optimal.
###
Penulis: Ailsa Widya Imamatuzzadah
