Jurang Digital: Mengapa Akses Perangkat Masih Menjadi Penentu Skor Akademik?

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Di tengah ambisi besar pemerintah mewujudkan digitalisasi pendidikan nasional melalui Kurikulum Merdeka, data terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan akses perangkat keras masih menjadi faktor determinan yang mendiferensiasi capaian hasil belajar siswa sekolah dasar di Indonesia awal tahun ini. Meskipun kurikulum telah dirancang sedemikian rupa agar lebih fleksibel, kenyataan sosiologis di lapangan mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki akses eksklusif terhadap laptop atau tablet memiliki keunggulan kognitif dan teknis 30% lebih tinggi dibandingkan rekan mereka yang hanya mengandalkan satu unit smartphone untuk digunakan bersama seluruh anggota keluarga. Isu ini bukan lagi sekadar masalah teknis ketersediaan alat, melainkan sebuah krisis keadilan pendidikan yang sedang berlangsung secara sistemik di depan mata kita.

Ketimpangan ini secara perlahan menciptakan struktur kelas sosial baru di dalam ruang kelas, baik dalam model pembelajaran virtual maupun tatap muka terbatas. Siswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mampu mengeksplorasi sumber daya digital secara luas, mulai dari gim edukatif berbasis logika hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu riset sederhana, sementara siswa di daerah marginal terjebak dalam keterbatasan kuota dan kapasitas memori perangkat yang rendah. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa membiarkan ketidaksamaan akses ini berlanjut berarti kita secara sadar membiarkan bakat-bakat potensial dari kalangan bawah layu sebelum berkembang hanya karena kendala infrastruktur. Tanpa intervensi perangkat yang memadai dan merata, mutu belajar akan selalu menjadi hak istimewa sekelompok kecil masyarakat, bukan hak dasar yang dijamin bagi setiap anak bangsa.

Secara kognitif, penggunaan perangkat yang mumpuni memungkinkan siswa SD untuk mengembangkan kemampuan multitasking dan literasi informasi yang lebih dalam sejak dini. Seorang anak yang terbiasa menggunakan laptop memiliki koordinasi motorik dan pemahaman antarmuka yang lebih kompleks dibandingkan anak yang hanya terbiasa dengan layar sentuh kecil. Perbedaan pengalaman kinestetik dan visual ini memberikan dampak jangka panjang pada cara mereka memproses data dan memecahkan masalah matematika atau sains yang kini banyak disajikan dalam format digital interaktif. Hal ini memperparah jurang mutu, di mana satu kelompok siswa melesat dengan kecakapan abad ke-21, sementara kelompok lainnya masih bergelut dengan cara mengoperasikan aplikasi dasar yang sering kali macet di perangkat usang mereka.

Dari sisi psikologi pendidikan, ketidakmampuan memiliki perangkat yang standar juga memicu stres akademik yang tidak perlu pada anak-anak usia dini. Siswa yang sering mengalami kendala teknis saat mengerjakan tugas digital cenderung merasa rendah diri dan menganggap diri mereka "bodoh", padahal hambatan utamanya adalah latensi perangkat, bukan kapasitas otak mereka. Guru seringkali tidak sengaja memberikan penilaian rendah karena tugas yang dikumpulkan tidak sesuai format digital yang diminta, tanpa menyadari perjuangan siswa tersebut dalam mengakses aplikasi di ponsel tua milik orang tuanya. Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan penilaian yang berakar pada disparitas kepemilikan teknologi, sebuah fenomena yang jarang tersentuh dalam kebijakan mutu pendidikan di tingkat makro.

Kebijakan pengadaan perangkat oleh pemerintah melalui bantuan TIK memang telah berjalan, namun distribusinya masih sering terhambat oleh masalah logistik dan birokrasi di tingkat daerah. Banyak sekolah di wilayah tertinggal yang sudah menerima bantuan perangkat, namun tidak dapat menggunakannya secara optimal karena ketiadaan teknisi atau biaya perawatan berkala. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi solusi justru berakhir menjadi benda mati di gudang sekolah, sementara siswa tetap belajar dengan fasilitas seadanya. Diperlukan model manajemen aset digital yang lebih terintegrasi agar investasi negara dalam teknologi pendidikan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu belajar siswa di setiap sudut nusantara.

Selain itu, kesenjangan ini juga dipicu oleh perbedaan kecepatan adaptasi teknologi antara sekolah negeri dan swasta elite. Sekolah swasta dengan biaya tinggi dapat dengan mudah mewajibkan setiap siswa memiliki satu tablet khusus untuk belajar, sementara sekolah negeri harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan serupa agar tidak membebani wali murid. Perbedaan "jam terbang" digital ini membuat siswa sekolah swasta lebih siap menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dibandingkan siswa sekolah negeri yang hanya menyentuh komputer sekali dalam setahun saat simulasi ujian. Disparitas mutu ini akan terus melebar jika negara tidak segera menetapkan standar minimal perangkat belajar digital yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah, tanpa terkecuali.

Sebagai kesimpulan, akses terhadap perangkat digital kini telah menjadi variabel utama yang mendikte kualitas output pendidikan dasar di Indonesia. Kita tidak bisa lagi menutup mata bahwa mutu belajar kini berjalan beriringan dengan spesifikasi perangkat yang digunakan siswa. Untuk menutup jurang ini, diperlukan keberanian politik untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih spesifik pada pemerataan teknologi yang berfokus pada siswa kurang mampu. Hanya dengan memastikan setiap anak memegang kunci digital yang sama, kita dapat menjamin bahwa prestasi mereka adalah murni hasil dari kerja keras intelektual, bukan hasil dari kekuatan dompet orang tua. Pendidikan harus tetap menjadi elevator sosial, bukan justru menjadi alat segregasi kelas melalui teknologi.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah