Kurikulum Merdeka dan Paradoks Kebebasan dalam Pembentukan Nalar Kritis
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya - Kurikulum Merdeka lahir dari keinginan untuk membebaskan proses belajar dari pola yang seragam dan mekanis. Kebebasan menjadi kata kunci yang terus diulang sebagai penanda perubahan. Namun di balik kebebasan tersebut, tersimpan paradoks yang tidak sederhana. Kebebasan dapat menjadi ruang subur bagi nalar kritis, tetapi juga berpotensi melemahkannya jika tidak diarahkan. Ketika kebebasan dipahami sebagai ketiadaan batas, proses berpikir justru kehilangan pijakan. Nalar kritis membutuhkan kebebasan sekaligus struktur yang menantang. Kurikulum Merdeka berada dalam tarik-menarik antara dua kebutuhan tersebut. Tantangannya bukan memilih salah satu, melainkan merangkainya secara seimbang. Tanpa keseimbangan itu, kebebasan belajar berisiko menjadi ilusi.
Dalam praktik pembelajaran, kebebasan sering diterjemahkan sebagai minimnya intervensi konseptual. Peserta didik dibiarkan mengeksplorasi tanpa peta berpikir yang jelas. Eksplorasi memang penting, tetapi tanpa panduan reflektif, proses tersebut cenderung berputar di permukaan. Nalar kritis menuntut kemampuan menstrukturkan pengalaman menjadi pengetahuan. Kurikulum Merdeka perlu memastikan bahwa kebebasan tetap berpijak pada tujuan intelektual. Tanpa itu, eksplorasi hanya menjadi aktivitas tanpa kedalaman.
Paradoks lain muncul ketika kebebasan justru menurunkan standar tantangan berpikir. Demi menjaga kenyamanan belajar, kompleksitas sering dikurangi. Padahal, berpikir kritis tumbuh dari perjumpaan dengan persoalan yang tidak mudah. Peserta didik perlu dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka menguji asumsi. Kurikulum Merdeka seharusnya tidak menghindari kompleksitas, melainkan mengelolanya secara bertahap. Tantangan yang terukur lebih efektif daripada kemudahan yang semu.
Selain itu, kebebasan belajar sering tidak diiringi dengan latihan metakognitif. Peserta didik jarang diajak merefleksikan cara mereka berpikir. Padahal, kesadaran terhadap proses berpikir merupakan inti dari nalar kritis. Kurikulum Merdeka memiliki peluang besar untuk menumbuhkan metakognisi melalui refleksi mendalam. Namun refleksi perlu diarahkan pada pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana, bukan sekadar apa. Tanpa metakognisi, kebebasan kehilangan daya transformasinya.
Tantangan berikutnya adalah kecenderungan menghindari konflik gagasan. Dalam suasana bebas, perbedaan pendapat sering dianggap mengganggu harmoni. Akibatnya, diskusi diarahkan pada kesepakatan cepat. Nalar kritis justru berkembang melalui konflik intelektual yang sehat. Kurikulum Merdeka perlu memulihkan makna konflik sebagai sarana belajar. Tanpa konflik gagasan, proses berpikir akan stagnan.
Paradoks kebebasan juga terlihat dalam cara peserta didik mengambil keputusan. Kebebasan memilih sering tidak disertai dengan pertanggungjawaban argumentatif. Pilihan dibuat, tetapi alasan di baliknya tidak diuji. Nalar kritis menuntut kemampuan mempertanggungjawabkan pilihan secara rasional. Kurikulum Merdeka perlu menanamkan budaya alasan, bukan sekadar pilihan. Di sinilah kebebasan menemukan makna etisnya.
Pada akhirnya, Kurikulum Merdeka akan dinilai dari kemampuannya mengelola paradoks kebebasan. Kebebasan yang menumbuhkan nalar kritis adalah kebebasan yang terarah dan reflektif. Jika keseimbangan ini tercapai, Kurikulum Merdeka dapat menjadi ruang pembentukan intelektual yang autentik. Jika tidak, kebebasan hanya akan melahirkan kerapuhan berpikir.
###
Penulis: Resinta Aini Zakiyah
