Literasi Digital yang Terbelah: Ancaman Defisit Kompetensi Generasi Alpha
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Di tengah
gegap gempita revolusi industri 4.0, sebuah paradoks menyakitkan terjadi di
ruang-ruang kelas sekolah dasar: siswa di wilayah mapan mulai belajar coding
dasar, sedangkan siswa di desa bahkan belum pernah melihat antarmuka mesin
pencari secara mandiri. Perbedaan mencolok dalam paparan teknologi ini
menciptakan disparitas literasi digital yang mendalam antara pusat dan
pinggiran. Masalah ini menjadi isu sentral dalam diskusi akademik S2 karena
dampaknya yang bersifat jangka panjang terhadap struktur tenaga kerja dan
produktivitas nasional di masa depan.
Ketidaksamaan akses ini
memicu munculnya fenomena second-level digital divide, di mana perbedaan
bukan lagi sekadar punya atau tidak punya perangkat, melainkan pada kemampuan
untuk memanfaatkan perangkat tersebut secara produktif. Di kota, siswa
menggunakan internet untuk riset mandiri, sedangkan di desa, internet (jika
ada) seringkali hanya digunakan untuk hiburan pasif karena kurangnya bimbingan.
Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa ketersediaan listrik yang tidak stabil di wilayah pedesaan
menjadi faktor penghambat utama yang sering terlupakan dalam retorika politik.
Bagaimana mungkin sebuah sekolah dapat menjalankan ujian berbasis komputer jika
daya listrik padam setiap kali hujan turun? Ketidakpastian infrastruktur dasar
ini membuat rencana digitalisasi pendidikan terasa seperti mimpi di siang
bolong bagi para pendidik di pelosok.
Sudut pandang kebijakan
publik menekankan perlunya "Digital Affirmative Action" atau
kebijakan afirmatif digital bagi wilayah-wilayah yang tertinggal. Pemerintah
perlu memberikan insentif lebih bagi sekolah di pedesaan, termasuk subsidi
bandwidth dan penyediaan server lokal (intranet) yang berisi konten edukasi
tanpa memerlukan koneksi internet aktif. Inovasi teknologi tepat guna harus
dikedepankan untuk mengatasi kendala geografis yang kompleks.
Selain infrastruktur,
beban berat ada pada pundak para guru yang seringkali memiliki literasi digital
yang lebih rendah daripada muridnya di daerah terpencil. Tanpa program
pendampingan yang intensif, bantuan teknologi di sekolah dasar pedesaan hanya
akan menjadi beban administrasi tambahan bagi guru. Literasi digital harus
menjadi gerakan kebudayaan sekolah, bukan sekadar proyek pengadaan barang
tahunan.
Jika kita ingin
mewujudkan Indonesia Emas, kita tidak boleh membiarkan sebagian besar anak-anak
kita buta akan bahasa masa depan yakni teknologi. Menutup jurang digital adalah
investasi paling strategis yang bisa dilakukan negara saat ini. Sudah saatnya
setiap nampan di meja sekolah desa memiliki jendela digital yang sama luasnya
dengan nampan di sekolah kota besar.
###
Penulis: Nur Santika
Rokhmah