Literasi Digital yang Terbelah: Ancaman Defisit Kompetensi Generasi Alpha

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Di tengah gegap gempita revolusi industri 4.0, sebuah paradoks menyakitkan terjadi di ruang-ruang kelas sekolah dasar: siswa di wilayah mapan mulai belajar coding dasar, sedangkan siswa di desa bahkan belum pernah melihat antarmuka mesin pencari secara mandiri. Perbedaan mencolok dalam paparan teknologi ini menciptakan disparitas literasi digital yang mendalam antara pusat dan pinggiran. Masalah ini menjadi isu sentral dalam diskusi akademik S2 karena dampaknya yang bersifat jangka panjang terhadap struktur tenaga kerja dan produktivitas nasional di masa depan.

Ketidaksamaan akses ini memicu munculnya fenomena second-level digital divide, di mana perbedaan bukan lagi sekadar punya atau tidak punya perangkat, melainkan pada kemampuan untuk memanfaatkan perangkat tersebut secara produktif. Di kota, siswa menggunakan internet untuk riset mandiri, sedangkan di desa, internet (jika ada) seringkali hanya digunakan untuk hiburan pasif karena kurangnya bimbingan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan listrik yang tidak stabil di wilayah pedesaan menjadi faktor penghambat utama yang sering terlupakan dalam retorika politik. Bagaimana mungkin sebuah sekolah dapat menjalankan ujian berbasis komputer jika daya listrik padam setiap kali hujan turun? Ketidakpastian infrastruktur dasar ini membuat rencana digitalisasi pendidikan terasa seperti mimpi di siang bolong bagi para pendidik di pelosok.

Sudut pandang kebijakan publik menekankan perlunya "Digital Affirmative Action" atau kebijakan afirmatif digital bagi wilayah-wilayah yang tertinggal. Pemerintah perlu memberikan insentif lebih bagi sekolah di pedesaan, termasuk subsidi bandwidth dan penyediaan server lokal (intranet) yang berisi konten edukasi tanpa memerlukan koneksi internet aktif. Inovasi teknologi tepat guna harus dikedepankan untuk mengatasi kendala geografis yang kompleks.

Selain infrastruktur, beban berat ada pada pundak para guru yang seringkali memiliki literasi digital yang lebih rendah daripada muridnya di daerah terpencil. Tanpa program pendampingan yang intensif, bantuan teknologi di sekolah dasar pedesaan hanya akan menjadi beban administrasi tambahan bagi guru. Literasi digital harus menjadi gerakan kebudayaan sekolah, bukan sekadar proyek pengadaan barang tahunan.

Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas, kita tidak boleh membiarkan sebagian besar anak-anak kita buta akan bahasa masa depan yakni teknologi. Menutup jurang digital adalah investasi paling strategis yang bisa dilakukan negara saat ini. Sudah saatnya setiap nampan di meja sekolah desa memiliki jendela digital yang sama luasnya dengan nampan di sekolah kota besar.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah