Logika Konektivitas dan Standar Ganda Mutu Pembelajaran di Wilayah Terpencil
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Logika konektivitas kini menjadi parameter baru dalam menentukan sejauh mana sebuah institusi pendidikan mampu memberikan layanan pembelajaran yang bermutu dan relevan. Di wilayah terpencil, akses internet sering kali dianggap sebagai kemewahan alih-alih kebutuhan pokok dalam menunjang aktivitas akademik siswa dan guru setiap hari. Kondisi ini menciptakan standar ganda di mana sekolah di kota besar bergerak maju dengan teknologi canggih sementara sekolah desa masih terbatas. Standar mutu yang seragam secara nasional menjadi tidak adil ketika sarana yang tersedia sangat kontras dan memihak pada pusat gravitasi ekonomi. Para pendidik di daerah tertinggal dipaksa kreatif secara berlebihan untuk menutupi celah teknologi yang seharusnya disediakan oleh negara sejak awal. Akibatnya, beban kerja administratif dan pedagogis menjadi tidak seimbang sehingga menurunkan kualitas interaksi belajar mengajar di ruang kelas secara nyata. Tanpa adanya intervensi yang radikal, wilayah terpencil akan selalu menjadi bayang-bayang dalam peta kemajuan pendidikan nasional Indonesia di masa depan.
Ketimpangan akses ini juga berpengaruh pada validitas evaluasi belajar yang dilakukan secara daring melalui sistem penilaian yang seragam dan tersentralisasi secara nasional. Banyak siswa di daerah sulit sinyal mengalami kendala teknis saat ujian sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan kemampuan intelektual yang sebenarnya. Hal ini sangat merugikan bagi masa depan akademik siswa karena nilai tersebut sering kali menjadi penentu dalam seleksi pendidikan lanjutan. Logika konektivitas yang timpang akhirnya melanggengkan siklus kemiskinan karena akses pendidikan berkualitas tetap terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju saja. Perlu ada reorientasi kebijakan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan statistik, tetapi juga memperhatikan kedalaman penetrasi teknologi di titik geografis. Pembangunan menara telekomunikasi dan penyediaan listrik yang stabil di sekolah pelosok merupakan fondasi utama sebelum kita bicara soal mutu pembelajaran global. Dengan demikian, standar mutu pendidikan dapat dicapai secara merata tanpa harus mengorbankan hak-hak siswa di wilayah terluar Indonesia.
Ketidakmerataan akses data juga berdampak pada kualitas bahan ajar yang dapat diakses oleh guru untuk memperkaya wawasan materi di dalam kelas. Guru yang memiliki koneksi internet stabil dapat dengan mudah mengunduh video instruksional, simulasi laboratorium virtual, dan jurnal penelitian terbaru untuk siswa. Sebaliknya, guru di daerah terpencil hanya bergantung pada buku paket yang terkadang isinya sudah kedaluwarsa dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kesenjangan informasi ini secara langsung mendistorsi mutu pembelajaran yang diterima oleh siswa di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Standar ganda ini merupakan pengkhianatan terhadap prinsip kesetaraan dalam pendidikan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Diperlukan sebuah skema distribusi informasi digital yang dapat menjangkau wilayah luring melalui teknologi satelit atau server lokal yang memadai. Kita tidak boleh membiarkan lokasi geografis menjadi penentu takdir intelektual bagi anak-anak yang memiliki potensi besar di pelosok negeri.
Selain itu, keterbatasan konektivitas menghambat partisipasi siswa di wilayah terpencil dalam berbagai perlombaan dan kegiatan pengembangan bakat yang dilakukan secara daring. Banyak peluang beasiswa dan kompetisi sains yang kini pendaftarannya dilakukan secara eksklusif melalui platform internet yang sulit diakses oleh mereka. Hal ini mengakibatkan talenta-talenta hebat dari pedalaman tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bersinar di panggung nasional maupun internasional yang luas. Mutu belajar pun menjadi terisolasi dalam lingkup lokal yang sempit dan kurang mendapatkan tantangan dari standar global yang lebih dinamis. Padahal, persaingan yang sehat dengan dunia luar adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan standar kualitas diri bagi para siswa. Negara harus menjamin bahwa setiap anak di wilayah terpencil memiliki jendela digital yang terbuka lebar menuju dunia luar yang penuh peluang. Penghapusan standar ganda ini adalah kunci untuk menciptakan keadilan pendidikan yang substansial bagi seluruh rakyat di seluruh kepulauan Indonesia.
Sebagai langkah nyata, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di daerah terpencil harus dikategorikan sebagai keadaan darurat pendidikan yang perlu segera ditangani. Alokasi dana desa dapat dialihkan sebagian untuk mendukung penyediaan akses internet gratis bagi siswa dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan teknologi yang bersedia membangun jaringan di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Pendidikan tidak boleh dikelola dengan logika profit, melainkan dengan logika pelayanan publik yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa. Mutu pembelajaran akan meningkat secara otomatis jika hambatan komunikasi telah berhasil dihilangkan melalui kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan merata. Kita harus memastikan bahwa anak-anak di pedalaman Papua memiliki kecepatan akses yang sama dengan anak-anak yang bersekolah di Jakarta. Hanya dengan cara itulah, kita dapat benar-benar mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mencapai standar mutu yang adil dan merata.
###
Penulis : Kartika Natasya Kusuma Supardi.
