Menakar Objektivitas TKA 2026 dalam Seleksi Masuk SMP

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Penggunaan hasil TKA 2026 sebagai parameter utama dalam seleksi masuk jenjang SMP Negeri memicu perdebatan sengit mengenai prinsip keadilan sosial. Kebijakan ini dianggap lebih objektif daripada sistem zonasi yang murni berbasis jarak, karena memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk memilih sekolah terbaik. Namun, objektivitas tersebut kembali dipertanyakan ketika faktor-faktor pendukung prestasi siswa belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Siswa yang berasal dari lingkungan dengan budaya literasi tinggi dan fasilitas belajar lengkap secara alami akan lebih unggul dalam pengerjaan TKA. Hal ini menimbulkan risiko kembalinya fenomena "sekolah kasta", di mana sekolah tertentu hanya diisi oleh siswa dari kelas sosial ekonomi tertentu yang mampu menaklukkan standar TKA. Jika fungsi TKA hanya sebagai filter eliminasi, maka ia gagal menjadi standar mutu yang mendorong peningkatan kualitas bagi semua siswa.

Pemerhati pendidikan menyarankan agar skor TKA 2026 tidak menjadi variabel tunggal dalam proses seleksi masuk sekolah menengah. Portofolio siswa yang mencakup aspek kepemimpinan, bakat seni, dan prestasi olahraga tetap harus dipertimbangkan untuk memberikan gambaran kemampuan yang lebih utuh. Pendidikan dasar seharusnya menjadi tempat di mana semua jenis kecerdasan dihargai, bukan hanya kecerdasan logik-matematik yang diuji dalam TKA.

Transparansi dalam pengolahan skor dan penentuan ambang batas kelulusan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TKA. Jangan sampai tes ini menjadi "kotak hitam" yang hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pembuat kebijakan. Keadilan dalam seleksi adalah marwah pendidikan yang harus dijaga agar tidak ada anak yang merasa terpinggirkan karena keterbatasan akses pendukung tes tersebut.

Pada akhirnya, TKA 2026 harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan setiap siswa dengan sekolah yang sesuai dengan minat dan potensinya. Standar mutu yang inklusif harus memberikan ruang bagi mobilitas vertikal bagi siswa dari keluarga manapun untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Mari kita kawal agar kebijakan ini benar-benar menghargai usaha setiap anak secara adil dan bermartabat.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah