Menembus Kabut Sinyal: Potret Ketimpangan Digital di Beranda Pendidikan Kita

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Di tengah ambisi nasional menuju transformasi digital, ribuan siswa Sekolah Dasar (SD) di wilayah pedesaan masih harus berjuang mencari sinyal di atas bukit, sementara rekan sejawat mereka di pusat administrasi negara telah menikmati fasilitas Smart Classroom berbasis AI sejak awal semester ini. Fenomena ini mengonfirmasi adanya jurang lebar dalam akses teknologi pendidikan yang menciptakan kasta baru dalam dunia pedagogi. Tanpa intervensi infrastruktur yang radikal, janji pemerataan kualitas pendidikan hanya akan menjadi narasi indah di atas kertas kebijakan yang gagal menyentuh realitas akar rumput.

Data menunjukkan bahwa indeks literasi digital siswa di kawasan terpencil tertinggal jauh dibandingkan mereka yang berada di kawasan mapan, bukan karena rendahnya minat, melainkan ketiadaan perangkat. Di sekolah-sekolah unggulan, tablet menjadi pengganti buku teks, sedangkan di pelosok, komputer seringkali hanya menjadi pajangan di laboratorium yang kekurangan daya listrik. Ketimpangan ini menciptakan defisit kompetensi yang akan berdampak pada daya saing anak bangsa di masa depan.

Secara teknis, disparitas ini bukan hanya soal ketersediaan perangkat keras, tetapi juga mengenai bandwidth internet yang tidak merata. Kecepatan akses yang timpang menyebabkan platform pembelajaran daring seperti Learning Management System (LMS) hanya bisa dinikmati oleh segelintir siswa. Kondisi ini memaksa guru di pedesaan kembali ke metode konvensional, yang meski berdedikasi, tetap tidak mampu mengejar ketertinggalan konten digital yang berkembang pesat.

Dampaknya, muncul apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai "Kemiskinan Informasi". Siswa yang tidak terpapar teknologi digital sejak dini kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional (computational thinking). Mereka menjadi penonton di tengah perlombaan global yang menuntut kefasihan teknologi sebagai syarat mutlak mobilitas sosial.

Para pakar pendidikan memperingatkan bahwa jika disparitas ini dibiarkan, kita sedang menyiapkan generasi yang terbelah secara kognitif. Pemerintah daerah dan pusat harus melakukan sinkronisasi anggaran untuk memastikan bahwa kabel serat optik menjangkau setiap sudut sekolah, bukan hanya menumpuk di pusat-pusat keramaian. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mencakup keadilan sinyal internet.

Investasi pada infrastruktur digital di pedesaan bukan sekadar urusan teknis, melainkan kewajiban moral untuk menjamin hak setiap anak atas informasi. Dengan akses yang setara, potensi anak-anak di pedesaan dapat meledak menjadi prestasi yang tidak kalah dengan anak-anak di kota besar. Masa depan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh di mana seorang anak dilahirkan, melainkan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan jembatan teknologi bagi mereka.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah