Peran Swasta dalam Menjembatani Jurang Digital Pendidikan

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi disparitas digital yang begitu lebar antara sekolah dasar di pusat dan di daerah terpencil. Keterlibatan sektor swasta melalui skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP) menjadi kunci utama untuk mempercepat distribusi teknologi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh anggaran publik. Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi teknologi yang lebih murah, tahan lama, dan sesuai dengan kondisi lapangan di pedesaan.

Beberapa perusahaan rintisan teknologi pendidikan (EdTech) telah mulai masuk ke pedesaan dengan model konten offline-first yang sangat membantu sekolah minim sinyal. Inisiatif semacam ini perlu didukung oleh regulasi yang mempermudah investasi swasta di sektor pendidikan daerah tertinggal. Selain itu, perusahaan penyedia perangkat keras dapat berperan dalam menyediakan skema sewa-pakai atau perangkat daur ulang layak pakai untuk sekolah dasar marginal.

Namun, kolaborasi ini harus diawasi ketat agar tidak sekadar menjadi ajang pemasaran produk bagi siswa SD. Literasi digital harus tetap menjadi tujuan utama, bukan sekadar konsumerisme teknologi. Perusahaan swasta harus didorong untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan staf sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Jika ekosistem ini terbentuk, jurang digital dapat dipersempit lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan. Kekuatan inovasi swasta yang digabungkan dengan kewenangan regulasi pemerintah akan menjadi mesin pendorong transformasi pendidikan yang luar biasa. Masa depan digital anak-anak desa adalah tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah