Selamat Tinggal Bahasa Daerah? Dampak Samping Bahasa Inggris di SD

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Pemberlakuan Bahasa Inggris wajib di SD menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan bahasa daerah yang statusnya kini kian terancam punah. Di tengah dorongan globalisasi, prioritas pendidikan tampak bergeser untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, yang secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa bahasa daerah tidak lagi memiliki nilai ekonomi. Fenomena ini berisiko mempercepat kepunahan dialek nusantara karena anak-anak lebih didorong menguasai bahasa global daripada bahasa ibunya.

Data linguistik menunjukkan jumlah penutur jati bahasa daerah di kalangan anak-anak terus menurun drastis dalam satu dekade terakhir. Dengan ditambahnya jam pelajaran Bahasa Inggris, waktu bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahasa lokal di sekolah semakin menyempit. Sekolah dasar, yang seharusnya menjadi benteng terakhir pelestarian budaya lokal, kini justru berisiko bertransformasi menjadi laboratorium bahasa asing yang sangat dominan dan eksklusif.

Para budayawan mendesak pemerintah menerapkan sistem kurikulum "Tri-Bahasa" (Daerah, Indonesia, Inggris) secara seimbang. Idealnya, Bahasa Inggris tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan dalam konteks lokal agar siswa tetap memiliki akar budaya yang kuat. Perlu ada jaminan bahwa kewajiban bahasa asing tidak akan menghapus posisi muatan lokal bahasa daerah yang selama ini sudah terpinggirkan di banyak daerah.

Analisis dampak budaya jangka panjang menunjukkan bahwa hilangnya bahasa daerah akan diikuti dengan hilangnya kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Jika siswa SD lebih akrab dengan budaya populer Barat tanpa diimbangi penguatan nilai lokal, maka krisis identitas bangsa tinggal menunggu waktu. Pemerintah memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa modernitas tidak harus mengorbankan kekayaan tradisi yang telah membentuk karakter bangsa kita.

Pada akhirnya, Bahasa Inggris harus ditempatkan sebagai keterampilan tambahan (skill), bukan pengganti warisan budaya (heritage). Kebijakan ini harus menjadi momentum untuk merumuskan kembali cara pengajaran bahasa yang inklusif dan integratif. Kita tidak ingin mencetak generasi yang mampu berbicara dengan dunia luar namun justru kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara batin dengan kakek-nenek mereka sendiri di desa.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah