Urgensi Internet sebagai Hak Dasar: Belajar dari Sekolah Dasar di Wilayah 3T

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Melihat kondisi sekolah dasar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), akses internet seharusnya sudah tidak lagi dipandang sebagai fasilitas tambahan, melainkan sebagai hak dasar bagi setiap warga negara. Di tengah tuntutan zaman yang serba digital, membiarkan sebuah sekolah SD tanpa konektivitas sama saja dengan mengisolasi mereka dari kemajuan dunia. Disparitas ini menjadi potret nyata dari "ketimpangan peluang" yang dimulai sejak bangku pendidikan dasar.

Faktanya, tanpa internet, siswa di daerah 3T tertinggal dalam mendapatkan informasi mengenai kompetisi nasional, beasiswa, hingga perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Mereka hidup dalam gelembung informasi yang sempit, sementara rekan mereka di pusat administrasi sudah berjejaring secara global. Ketertinggalan akses informasi ini adalah bentuk diskriminasi terselubung yang harus segera diakhiri.

Pembangunan menara pemancar (BTS) di pelosok desa harus diikuti dengan jaminan bahwa sekolah menjadi prioritas utama penerima sinyal. Selain itu, diperlukan kebijakan "Bandwidth untuk Pendidikan" yang menjamin kecepatan akses internet di sekolah tetap stabil meskipun di jam-jam sibuk. Inisiatif ini akan membuka jendela dunia bagi anak-anak di pelosok yang selama ini terpinggirkan oleh kendala geografis.

Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menghubungkan seluruh warganya tanpa terkecuali. Menjadikan internet sebagai hak dasar di setiap SD adalah investasi paling nyata untuk menjaga persatuan bangsa melalui kesetaraan pengetahuan. Dengan akses yang merata, anak-anak di garis batas negara akan merasa menjadi bagian utuh dari kemajuan Indonesia.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah