Menembus Dinding Sunyi: Mimpi Sekolah Inklusi di Balik Keterbatasan Sarana
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Di sebuah ruang kelas sekolah dasar negeri di pinggiran Surabaya, seorang guru tampak berjuang keras menjelaskan materi perkalian kepada 30 siswa, termasuk satu siswa dengan autisme tanpa pendampingan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Realita ini memotret betapa kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia masih sering kali hanya manis di atas kertas, namun pahit dalam implementasi lapangan karena minimnya sarana penunjang yang esensial bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Sejak dikeluarkannya regulasi percepatan inklusi, transformasi fisik sekolah seharusnya menjadi prioritas utama untuk menjawab tantangan aksesibilitas yang masih timpang di berbagai daerah, demi menciptakan lingkungan belajar yang setara dan bermartabat bagi semua anak tanpa terkecuali.
Secara teoritis, sarana fisik bukan sekadar pelengkap arsitektur, melainkan instrumen keadilan yang memungkinkan otak anak dengan hambatan sensorik atau motorik untuk berinteraksi secara optimal dengan lingkungan belajarnya. Data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas SD inklusi belum memiliki infrastruktur dasar seperti ramp (jalur landai), toilet ramah disabilitas, hingga ubin pemandu (guiding block) yang berfungsi sebagai navigasi mandiri bagi siswa tunanetra. Tanpa fasilitas ini, siswa berkebutuhan khusus dipaksa berada dalam kondisi "bertahan hidup" (survival mode) daripada fase "siap belajar", karena energi mereka habis terkuras hanya untuk mengatasi hambatan mobilitas fisik di lingkungan sekolah.
Analisis mendalam terhadap ekosistem belajar menunjukkan bahwa ketiadaan alat peraga edukatif (APE) yang spesifik juga memperlebar jurang kognitif antara siswa reguler dan PDBK. Siswa tunanetra sering kali belajar tanpa dukungan buku braille atau perangkat lunak pembaca layar yang mutakhir, sementara siswa tunarungu kesulitan mengikuti instruksi verbal guru karena ketiadaan sistem isyarat visual yang terstandarisasi. Sekolah dasar sebagai miniatur masyarakat harus mampu menyediakan perangkat yang meruntuhkan hambatan informasi ini agar inklusi tidak terjebak dalam formalitas kehadiran fisik belaka, melainkan menjadi inklusi substantif yang menjamin hak intelektual setiap anak.
Peran kepala sekolah dalam manajemen sarana inklusi sangat krusial, bergeser dari sekadar administrator menjadi manajer perubahan yang harus kreatif mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang fleksibel harus diarahkan pada renovasi kecil yang berdampak besar bagi kemandirian PDBK, seperti penyediaan kursi roda atau meja belajar khusus. Keteladanan manajemen dalam memprioritaskan anggaran bagi kaum yang paling rentan merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus menjadi napas utama di institusi pendidikan dasar.
Inovasi dalam penyediaan sarana kini mulai melibatkan kolaborasi komunitas dan teknologi asistif untuk menutupi celah keterbatasan anggaran pemerintah. Program "Sekolah Peduli" yang menggalang donasi alat bantu dengar atau tablet edukasi bagi siswa difabel terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa secara signifikan. Sistem pendataan aset yang transparan memastikan setiap bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi alat bantu yang terbengkalai di gudang karena ketidaktahuan cara pemakaian. Hal ini memperkuat ekosistem sekolah di mana kenyamanan fisik menjadi modal awal bagi pertumbuhan mental yang sehat.
Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberlanjutan renovasi sarana agar standar sekolah inklusi tidak hanya ditemukan di kota-kota besar. Dialog rutin antara dinas pendidikan dan pihak sekolah mengenai kebutuhan spesifik infrastruktur memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan kebutuhan siswa di kelas. Tanpa dukungan kebijakan makro yang fokus pada aksesibilitas, upaya guru di kelas untuk menciptakan pembelajaran inklusif akan selalu terhambat oleh dinding-dinding fisik sekolah yang masih kaku dan tidak bersahabat.
Sebagai penutup, ketersediaan sarana yang memadai adalah kunci utama yang membuka pintu bagi lingkungan belajar yang benar-benar inklusif bagi masa depan anak Indonesia. Kita harus menyadari bahwa menciptakan sekolah yang hebat tidak cukup hanya dengan kurikulum yang canggih, melainkan dengan merawat hak mobilitas dan akses informasi anak melalui infrastruktur yang memadai. Sekolah dasar harus menjadi oase yang aksesibel bagi semua, di mana setiap anak merasa dilindungi dan didukung untuk berprestasi tanpa hambatan fisik yang berarti. Mari kita jadikan aksesibilitas sebagai denyut nadi pembangunan sekolah kita, demi melahirkan generasi yang mandiri dan berdaya saing global.
###
Penulis: Nur Santika Rokhmah
