Refleksi Kritis Pengarusutamaan Isu Lingkungan dalam Aktivitas Keseharian Siswa

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Refleksi kritis terhadap pengarusutamaan isu lingkungan diperlukan untuk menilai sejauh mana wacana keberlanjutan telah benar-benar terinternalisasi dalam perilaku harian siswa di sekolah. Sering kali, isu lingkungan hanya berhenti pada tataran slogan retoris atau kampanye sesaat yang tidak memiliki akar yang kuat dalam kesadaran individu. Kita perlu mempertanyakan apakah praktik ramah lingkungan yang dilakukan siswa didasari oleh pemahaman filosofis atau sekadar kepatuhan pada aturan administratif institusi. Pengarusutamaan yang efektif seharusnya mampu mengubah pola pikir dasar siswa mengenai hubungan antara keberadaan manusia dan integritas ekosistem global secara menyeluruh. Tanpa refleksi kritis, ada risiko terjadinya "greenwashing" di tingkat pendidikan di mana sekolah terlihat hijau secara superfisial namun tetap eksploitatif secara esensial. Oleh karena itu, diskusi di ruang kelas harus didorong untuk menyentuh aspek etika dan keadilan lingkungan yang lebih mendalam dan substantif. Proses dekonstruksi kebiasaan lama yang destruktif terhadap alam merupakan langkah awal bagi lahirnya budaya baru yang lebih beradab dan lestari.

Aktivitas keseharian siswa, mulai dari pola makan di kantin hingga penggunaan alat transportasi menuju sekolah, merupakan cerminan nyata dari keberhasilan literasi lingkungan. Refleksi kritis mengharuskan siswa untuk mempertanyakan dampak ekologis dari setiap barang yang mereka beli dan setiap energi yang mereka gunakan. Mengapa kita masih menggunakan plastik sekali pakai jika kita tahu bahwa limbah tersebut akan merusak biota laut selama ratusan tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan skeptis seperti ini harus ditumbuhkan dalam benak setiap pelajar agar mereka tidak menjadi konsumen pasif yang merusak alam. Sekolah harus menyediakan fasilitas yang mendukung perenungan ini, seperti label informasi mengenai jejak karbon pada setiap menu makanan yang disajikan. Dengan demikian, setiap pilihan yang diambil oleh siswa menjadi sebuah keputusan sadar yang dilandasi oleh tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Internalisasi nilai ini akan memastikan bahwa perilaku ramah lingkungan tetap dilakukan meskipun tidak ada guru atau otoritas yang mengawasi.

Integrasi isu lingkungan dalam seluruh mata pelajaran juga perlu dikritisi agar tidak terjebak dalam pendekatan yang bersifat mekanistik dan membosankan bagi para siswa. Pendidikan lingkungan harus mampu membangkitkan rasa kagum (sense of wonder) siswa terhadap keajaiban alam dan kompleksitas sistem kehidupan yang ada di dalamnya. Refleksi kritis dalam pembelajaran sains, misalnya, dapat mengeksplorasi keterbatasan teknologi manusia dalam memperbaiki kerusakan ekologis yang telah terjadi secara masif. Di sisi lain, mata pelajaran humaniora dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai budaya di Indonesia dalam memperlakukan alam secara hormat. Multidisiplineritas ini memperkaya sudut pandang siswa dan mencegah penyempitan makna isu lingkungan hanya sebagai masalah teknis semata. Siswa diajak untuk melihat bahwa krisis lingkungan sebenarnya adalah krisis spiritualitas dan krisis cara pandang manusia terhadap posisi dirinya di alam semesta. Melalui refleksi yang mendalam, pendidikan lingkungan akan menjadi pengalaman transformatif yang menyentuh dimensi kemanusiaan yang paling mendasar dan hakiki.

Pentingnya peran kepemimpinan sekolah dalam menciptakan atmosfer diskusi yang terbuka dan kritis terhadap kebijakan lingkungan juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Otoritas sekolah harus bersedia dikritik oleh siswanya sendiri jika terdapat kebijakan institusi yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Budaya demokrasi pendidikan ini akan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dan menumbuhkan rasa memiliki siswa terhadap program-program hijau sekolah. Kritik dari siswa harus dipandang sebagai bukti keberhasilan proses pendidikan berpikir kritis yang selama ini diperjuangkan dalam kurikulum nasional kita. Hal ini juga memberikan tekanan positif bagi pengelola sekolah untuk selalu memperbarui standar manajemen lingkungan mereka agar tetap relevan dan kredibel. Transparansi dalam pengelolaan anggaran lingkungan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kepercayaan antara siswa, guru, dan manajemen institusi pendidikan. Dengan adanya iklim yang kritis dan jujur, program sekolah ramah lingkungan tidak akan terjebak dalam formalitas yang bersifat semu dan membosankan.

Sebagai kesimpulan, refleksi kritis terhadap pengarusutamaan isu lingkungan adalah mesin penggerak bagi perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan ekologi di tanah air. Kita tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian administratif semata, sementara kondisi lingkungan global terus mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Masa depan planet bumi sangat bergantung pada kualitas kesadaran ekologis generasi muda yang saat ini sedang menimba ilmu di bangku sekolah. Pendidikan harus mampu menghasilkan individu yang memiliki kecerdasan tajam sekaligus empati yang luas terhadap seluruh makhluk hidup di alam semesta. Mari kita jadikan setiap aktivitas harian di sekolah sebagai momentum untuk berefleksi dan bertindak nyata demi keselamatan lingkungan hidup. Langkah-langkah kecil yang diambil dengan kesadaran penuh akan membawa perubahan besar yang sangat berarti bagi kelestarian dunia di masa depan. Semoga upaya kita dalam mengarusutamakan nilai-nilai hijau ini senantiasa konsisten dan memberikan dampak positif bagi seluruh umat manusia.

###

Penulis : Kartika Natasya Kusuma Supardi.