Sekolah Rakyat: Pelopor Pendidikan Gratis untuk Semua Rakyat Indonesia

Penulis: Neni Mariana

Sumber: images.google.com

Konsep pendidikan gratis dan merata untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi tampak seperti hal yang sudah sewajarnya di Indonesia modern, namun sebenarnya ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang dimulai sejak masa kolonial dan diperkuat di era kemerdekaan melalui institusi Sekolah Rakyat. Sebelum keberadaan Sekolah Rakyat, pendidikan adalah privilege yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan elit tertentu anak-anak Belanda, bangsawan pribumi, dan segelintir keluarga kaya yang mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. Sebagian besar rakyat Indonesia, yang terdiri dari petani, buruh, dan masyarakat kecil lainnya, tidak memiliki akses sama sekali terhadap pendidikan formal dan terjebak dalam siklus kemiskinan dan kebodohan yang turun temurun. Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan revolusioner yang mengubah paradigma pendidikan dari komoditas eksklusif menjadi hak dasar setiap warga negara, sebuah transformasi yang memiliki dampak mendalam terhadap perjalanan bangsa Indonesia menuju kemandirian dan kemajuan. Memahami bagaimana Sekolah Rakyat memelopori pendidikan gratis di Indonesia memberikan perspektif berharga tentang pentingnya komitmen negara dalam menjamin akses pendidikan bagi semua warga, sebuah komitmen yang harus terus dijaga dan ditingkatkan hingga kini.

Pendidikan di Masa Kolonial: Cermin Ketidakadilan Sosial

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda adalah cerminan nyata dari struktur sosial yang sangat hierarkis dan diskriminatif yang mereka ciptakan. Di puncak piramida pendidikan terdapat Europese Lagere School (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa yang secara eksklusif diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan orang Eropa lainnya, dengan kurikulum lengkap menggunakan bahasa Belanda, fasilitas terbaik, dan guru-guru terlatih yang didatangkan dari Belanda dengan gaji yang sangat tinggi. Lulusan ELS dapat melanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) atau sekolah menengah tingkat tinggi, dan kemudian ke universitas di Belanda, membuka jalan untuk karir profesional dan posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan kolonial dan sektor swasta. Satu tingkat di bawahnya ada Hollandsch-Inlandsche School (HIS) yang dibuka mulai 1914 untuk anak-anak bangsawan dan priyayi pribumi, dengan kurikulum yang mirip ELS namun dengan orientasi untuk menciptakan kelas menengah pribumi yang dapat membantu administrasi kolonial sebagai pegawai rendah, juru tulis, mantri, dan posisi-posisi serupa yang memerlukan kemampuan baca tulis dan perhitungan dasar. Biaya untuk bersekolah di HIS cukup mahal sehingga hanya keluarga-keluarga terpandang yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke sana, menciptakan kesenjangan bahkan di kalangan pribumi sendiri antara yang terdidik dan yang buta huruf.

Sementara itu, untuk mayoritas rakyat pribumi yang jumlahnya puluhan juta, pilihan pendidikan yang tersedia sangat terbatas dan berkualitas rendah. Volkschool yang mulai dibuka pada akhir abad ke-19 hanya menyediakan pendidikan tiga tahun dengan kurikulum minimal membaca, menulis, dan berhitung dasar yang diajarkan dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah setempat. Guru-guru Volkschool kebanyakan adalah pribumi yang hanya mendapat pelatihan singkat, dengan gaji yang sangat rendah sehingga kualitas pengajaran pun menjadi tidak optimal. Gedung sekolah seadanya, seringkali hanya berupa bangunan sederhana tanpa fasilitas memadai, dengan murid-murid yang duduk di lantai atau bangku kayu sederhana. Yang lebih problematis lagi, jumlah Volkschool sangat terbatas dan kebanyakan hanya ada di kota-kota dan daerah-daerah yang dianggap strategis oleh pemerintah kolonial, sementara desa-desa terpencil yang menjadi tempat tinggal sebagian besar rakyat sama sekali tidak memiliki akses ke sekolah. Bahkan untuk Volkschool yang gratis pun, banyak keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka karena mereka membutuhkan anak-anak untuk membantu bekerja di sawah atau mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga, sebuah dilema antara pendidikan jangka panjang versus kebutuhan ekonomi jangka pendek yang sampai sekarang masih menjadi masalah di beberapa daerah miskin di Indonesia.

Politik pendidikan kolonial Belanda sebenarnya memiliki agenda terselubung yang jauh dari semangat humanisme atau pencerahan. Pemerintah kolonial sangat menyadari bahwa pendidikan yang terlalu luas dan berkualitas untuk pribumi dapat membahayakan kekuasaan mereka karena akan menciptakan kelas terpelajar pribumi yang kritis dan dapat menantang legitimasi penjajahan. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja membatasi akses dan kualitas pendidikan untuk rakyat pribumi, hanya memberikan pendidikan secukupnya untuk menghasilkan tenaga kerja kasar dan semi-skilled yang dapat mengisi posisi-posisi rendah dalam birokrasi dan perusahaan kolonial. Konsep "divide et impera" atau "pecah belah dan kuasai" juga diterapkan dalam pendidikan dengan menciptakan stratifikasi yang sangat jelas antara anak-anak Eropa, anak-anak bangsawan, dan anak-anak rakyat jelata, sehingga tidak akan terbentuk solidaritas horizontal di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat pribumi. Bahkan di antara sesama pribumi, diciptakan kesenjangan antara yang bersekolah di HIS dan yang bersekolah di Volkschool, antara yang dapat membaca dan menulis dengan yang buta huruf, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk bersatu melawan kolonialisme. Ironisnya, justru ketidakadilan pendidikan inilah yang kemudian memicu kesadaran nasional di kalangan terpelajar pribumi seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soetomo, Ki Hadjar Dewantara, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, yang menyadari bahwa pendidikan adalah kunci pembebasan bangsa dari belenggu penjajahan dan kemiskinan.

Perjuangan Tokoh Pergerakan: Membuka Pintu Pendidikan

Para tokoh pergerakan nasional Indonesia menyadari dengan sangat baik bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak cukup hanya dengan perlawanan fisik atau politik, melainkan harus dimulai dari pendidikan yang dapat membangkitkan kesadaran nasional dan memberdayakan rakyat. Ki Hadjar Dewantara, yang nama aslinya Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, adalah salah satu pionir yang paling gigih dalam memperjuangkan pendidikan untuk rakyat melalui pendirian Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa didirikan dengan filosofi pendidikan yang sangat berbeda dari sistem kolonial, mengusung prinsip-prinsip "ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani" yang menekankan pada keteladanan, motivasi, dan bimbingan dalam proses pendidikan. Taman Siswa tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, tidak mengenakan biaya atau mengenakan biaya minimal sesuai kemampuan orang tua, dan menggunakan kurikulum yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan Indonesia, dan kemanusiaan universal. Dalam waktu singkat, perguruan Taman Siswa berkembang pesat dengan cabang-cabang di berbagai kota di Jawa dan kemudian meluas ke luar Jawa, menjadi alternatif pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi rakyat jelata yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam mendirikan dan mempertahankan Taman Siswa menghadapi berbagai tekanan dari pemerintah kolonial yang mencurigai sekolah ini sebagai sarang gerakan nasionalis, namun dengan kegigihan dan dukungan masyarakat, Taman Siswa tetap eksis dan bahkan menjadi inspirasi bagi gerakan pendidikan rakyat lainnya.

Organisasi-organisasi pergerakan nasional lain juga aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah rakyat sebagai bagian dari perjuangan memajukan bangsa. Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sejak awal menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama gerakan pembaruan Islam di Indonesia, dengan mendirikan sekolah-sekolah yang menggabungkan pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum modern. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak mengenakan biaya atau mengenakan biaya sangat murah, sehingga dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga miskin, dan menggunakan metode pengajaran yang lebih progresif dibandingkan pendidikan tradisional di pesantren maupun sekolah kolonial. Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari juga mengembangkan sistem pendidikan pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu umum, dengan biaya yang sangat terjangkau atau bahkan gratis bagi santri yang tidak mampu. Organisasi-organisasi nasionalis sekuler seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia juga mendirikan sekolah-sekolah dan kursus-kursus untuk rakyat, meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Gerakan Sekolah Rakyat atau Sekolah Desa yang digalakkan oleh berbagai organisasi pergerakan ini meskipun skalanya kecil dan sumber dayanya terbatas, memiliki dampak sosial dan politik yang besar karena berhasil membuka akses pendidikan bagi ribuan anak Indonesia yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan formal, dan yang lebih penting lagi, sekolah-sekolah ini menjadi tempat persemaian kesadaran nasional yang kelak akan membuahkan gerakan kemerdekaan yang lebih masif.

Tekanan dari gerakan nasional yang semakin kuat dan kritik dari kalangan liberal di Belanda sendiri terhadap kebijakan pendidikan yang tidak adil, ditambah dengan pertimbangan ekonomi bahwa kolonialisme modern memerlukan tenaga kerja yang lebih terdidik, akhirnya memaksa pemerintah kolonial untuk secara bertahap memperluas akses pendidikan bagi pribumi. Pada tahun 1907, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan pendidikan yang memperluas jaringan Volkschool ke lebih banyak daerah dan memperpanjang masa pendidikan dari tiga tahun menjadi lima tahun, meskipun tetap dengan standar yang jauh lebih rendah dibandingkan sekolah untuk anak-anak Eropa. Program "pemberantasan buta huruf" mulai digalakkan meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas dan implementasi yang tidak merata. Pembukaan Sekolah Guru atau Kweekschool untuk mendidik guru-guru pribumi mulai diperluas meskipun dengan standar yang lebih rendah dibandingkan pendidikan guru untuk guru-guru Eropa. Namun semua langkah ini tetap saja jauh dari cukup mengingat besarnya jumlah anak usia sekolah yang tidak tertampung, dan motivasi di balik kebijakan ini lebih kepada kebutuhan praktis kolonial daripada komitmen genuwin terhadap pemberdayaan rakyat. Ironisnya, walaupun langkah-langkah ini dilakukan dengan setengah hati dan penuh kecurigaan oleh pemerintah kolonial, dampaknya sangat signifikan karena berhasil menciptakan generasi terpelajar yang lebih luas yang kemudian menjadi aktor-aktor utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, membuktikan kebenaran pepatah bahwa pendidikan adalah senjata paling berbahaya melawan penindasan.

Era Kemerdekaan: Mewujudkan Pendidikan untuk Semua

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawa perubahan fundamental dalam filosofi dan kebijakan pendidikan nasional, dengan komitmen eksplisit untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa", sebuah mandat konstitusional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, sebuah pengakuan eksplisit bahwa pendidikan adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Pada 13 Maret 1946, melalui Konferensi Pendidikan di Yogyakarta, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mengubah nama Kokumin Gakko menjadi Sekolah Rakyat dan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan dibuka di seluruh Indonesia dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat. Keputusan ini sangat revolusioner mengingat kondisi Indonesia yang baru merdeka sangat sulit, dengan infrastruktur yang hancur akibat perang, ekonomi yang porak-poranda, dan ancaman agresi militer Belanda yang masih berlangsung, namun para pemimpin bangsa tetap memprioritaskan pendidikan karena mereka menyadari bahwa tanpa pendidikan, kemerdekaan hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis menghadapi tantangan yang sangat berat di lapangan, namun semangat dan pengorbanan para guru dan masyarakat membuat sistem tetap dapat berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Banyak gedung sekolah yang hancur atau rusak akibat perang harus diperbaiki dengan sumber daya seadanya, bahkan tidak jarang kelas diadakan di rumah-rumah penduduk, balai desa, atau bahkan di bawah pohon yang rindang. Guru-guru yang jumlahnya sangat terbatas dan kualifikasinya beragam, rela mengajar dengan gaji yang sangat minim atau bahkan tanpa gaji karena mereka menyadari bahwa mengajar adalah bagian dari perjuangan membangun bangsa. Buku pelajaran sangat langka sehingga satu buku harus digunakan oleh beberapa siswa secara bergantian, atau guru menulis pelajaran di papan tulis untuk dicatat oleh siswa. Masyarakat secara gotong royong membantu kebutuhan sekolah, mulai dari memperbaiki gedung, menyediakan kayu bakar untuk memasak makanan guru, hingga membantu membayar sebagian kecil gaji guru dengan hasil bumi atau uang seadanya. Dalam kondisi yang sangat terbatas ini, yang gratis benar-benar gratis adalah biaya pendaftaran dan uang sekolah bulanan, sementara untuk buku, seragam, dan peralatan lainnya masih harus ditanggung oleh orang tua siswa atau dibantu oleh masyarakat melalui sistem gotong royong. Meskipun demikian, kebijakan ini sudah merupakan lompatan besar karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, tidak ada lagi diskriminasi struktural yang menghalangi anak-anak rakyat jelata untuk mengakses pendidikan dasar, dan biaya yang harus ditanggung keluarga jauh lebih ringan dibandingkan masa kolonial.

Periode awal kemerdekaan juga ditandai dengan perluasan akses pendidikan ke daerah-daerah yang sebelumnya sama sekali tidak terjamah oleh sistem pendidikan formal, terutama di luar Pulau Jawa yang selama masa kolonial sangat terabaikan. Pemerintah pusat dan daerah berupaya membuka Sekolah Rakyat di setiap desa dan kampung, meskipun dengan fasilitas seadanya dan guru seadanya, dengan prinsip bahwa pendidikan minimal lebih baik daripada tidak ada pendidikan sama sekali. Untuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat adat yang hidup jauh dari pusat pemerintahan, dikembangkan model Sekolah Rakyat Keliling atau Sekolah Rakyat Mobile di mana guru berkeliling dari satu kampung ke kampung lain untuk mengajar, sebuah model yang sangat fleksibel dan adaptif dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Program pemberantasan buta huruf juga digalakkan bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa, dengan menyelenggarakan kursus-kursus baca tulis di malam hari atau akhir pekan agar orang dewasa yang harus bekerja di siang hari tetap memiliki kesempatan untuk belajar. Semua upaya ini meskipun masih jauh dari sempurna dan banyak menghadapi kendala, menunjukkan kesungguhan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan visi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah visi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dan harus terus dijaga serta ditingkatkan oleh generasi penerus.

Warisan Sekolah Rakyat dalam Sistem Pendidikan Modern

Konsep pendidikan gratis yang dipelopori oleh Sekolah Rakyat pasca kemerdekaan terus menjadi landasan kebijakan pendidikan Indonesia hingga saat ini, meskipun dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan tahun 1984 dan kemudian diperluas menjadi Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 1994 adalah kelanjutan dari komitmen negara untuk menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai tahun 2005 memberikan dana langsung kepada sekolah untuk membiayai operasional sehingga sekolah tidak perlu lagi memungut biaya dari siswa, mewujudkan komitmen pendidikan dasar gratis yang sudah diperjuangkan sejak era Sekolah Rakyat. Program Indonesia Pintar yang diluncurkan tahun 2014 memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, transportasi, dan lain-lain, memastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Semua program ini adalah implementasi kontemporer dari visi yang sudah diletakkan oleh Sekolah Rakyat yaitu pendidikan sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa memandang kemampuan ekonomi. Meskipun dalam implementasinya masih ada berbagai kekurangan dan tantangan, komitmen fundamental terhadap pendidikan gratis dan merata tetap menjadi konsensus nasional yang tidak tergoyahkan.

Namun di tengah apresiasi terhadap pencapaian dalam hal akses pendidikan, kita juga harus kritis dalam melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi sistem pendidikan Indonesia saat ini. Walaupun secara kuantitatif Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar sudah mencapai hampir 100%, angka putus sekolah masih menjadi masalah serius terutama pada level transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA, di mana faktor ekonomi keluarga, jarak ke sekolah, dan pernikahan dini menjadi penyebab utama. Kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dengan di pedesaan, antara sekolah di Jawa dengan di luar Jawa, antara sekolah favorit dengan sekolah pinggiran, masih sangat lebar dan belum ada solusi efektif untuk menguranginya. Hasil studi internasional seperti PISA dan TIMSS menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan sudah merata, kualitas pembelajaran dan capaian siswa Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju dan bahkan dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Infrastruktur sekolah terutama di daerah terpencil masih memprihatinkan dengan banyak gedung yang rusak, kekurangan fasilitas pembelajaran, dan bahkan kekurangan guru. Kualitas guru yang sangat bervariasi dengan banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik menjadi hambatan serius dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Semua tantangan ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar merata dan berkualitas bagi semua rakyat Indonesia belum selesai, dan memerlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder pendidikan.

Sejarah Sekolah Rakyat sebagai pelopor pendidikan gratis mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga yang tetap relevan hingga saat ini. Pertama, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan setelah satu atau dua generasi, sehingga memerlukan komitmen jangka panjang yang tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan atau kondisi ekonomi sesaat. Kedua, akses pendidikan saja tidak cukup tanpa disertai dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas guru, dan penyediaan fasilitas yang memadai, sehingga kebijakan pendidikan harus holistik mencakup semua aspek. Ketiga, partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan sistem pendidikan, karena sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari keluarga dan komunitas. Keempat, pendidikan harus adaptif dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, tidak bisa dipaksakan dengan model yang seragam untuk semua daerah yang sangat beragam kondisinya. Kelima dan yang paling penting, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan teknis melainkan juga pembentukan karakter, nilai-nilai, dan kesadaran warga negara yang akan menentukan masa depan bangsa. Warisan Sekolah Rakyat harus terus kita jaga dan kembangkan dengan semangat yang sama yaitu pendidikan sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan rakyat, sebuah cita-cita mulia yang harus terus diperjuangkan oleh setiap generasi Indonesia.