Transparansi Dana dan Akuntabilitas: Kunci Utama Suksesnya Target Sekolah Layak 2026

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Ambisi besar pemerintah untuk mencapai kondisi "Nol Sekolah Rusak" pada tahun 2026 menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran yang sangat tinggi guna mencegah terjadinya praktik korupsi yang selama ini menghantui proyek pembangunan infrastruktur publik di tanah air. Dengan kucuran dana mencapai triliunan rupiah yang dialokasikan melalui berbagai pintu anggaran, risiko terjadinya kebocoran dana di tingkat birokrasi daerah maupun di tingkat pelaksana proyek menjadi ancaman nyata yang bisa menggagalkan visi pendidikan nasional tersebut. Masyarakat kini menuntut sistem pengawasan digital yang terbuka, di mana setiap warga dapat memantau aliran dana dan progres pembangunan gedung Sekolah Dasar di lingkungan mereka secara langsung guna memastikan setiap rupiah benar-benar terkonversi menjadi bangunan kelas yang kokoh.

Sejarah kelam pembangunan gedung sekolah di Indonesia mencatat banyaknya kasus gedung yang ambruk sebelum sempat digunakan secara maksimal akibat pengurangan spesifikasi material demi keuntungan pribadi para pihak yang terlibat. Untuk menghindari pengulangan tragedi serupa di tahun 2026, pemerintah wajib menerapkan sistem e-procurement dan e-monitoring yang lebih ketat, yang melibatkan verifikasi pihak ketiga yang independen dalam setiap tahapan konstruksi. Data yang tersaji dalam sistem informasi infrastruktur pendidikan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menyertakan bukti visual berupa foto dan video kemajuan fisik yang diperbarui secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal proyek "Nol Sekolah Rusak" ini menjadi sangat krusial, terutama dalam mengaudit efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di tingkat daerah. Sering kali ditemukan adanya disparitas harga material yang tidak wajar antarwilayah yang menjadi indikasi awal terjadinya penggelembungan biaya atau mark-up yang merugikan keuangan negara. Penegakan sanksi blacklist bagi kontraktor yang terbukti mengerjakan proyek sekolah di bawah standar harus dilakukan secara tegas dan transparan agar memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.

Selain pengawasan dari atas, pemberdayaan Komite Sekolah dan masyarakat sekitar sebagai pengawas lapangan yang paling dekat dengan lokasi pembangunan harus terus ditingkatkan melalui program literasi anggaran pendidikan. Masyarakat harus berani melaporkan segala bentuk kejanggalan, seperti penggunaan besi yang terlalu kecil atau semen yang terlalu encer, kepada kanal pengaduan resmi pemerintah tanpa rasa takut akan intimidasi. Kesuksesan target 2026 bukan hanya tanggung jawab menteri di pusat, melainkan hasil dari orkestrasi kejujuran dan kepedulian dari setiap individu yang menginginkan sekolah dasar yang aman bagi anak-anak mereka.

Target "Nol Sekolah Rusak" 2026 adalah ujian bagi integritas moral bangsa dalam mengelola amanah dana pendidikan demi masa depan generasi penerus yang lebih baik. Tanpa akuntabilitas yang nyata, janji tersebut hanya akan menjadi ladang pemborosan anggaran yang tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan nasional. Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai momentum di mana Indonesia tidak hanya bebas dari sekolah rusak, tetapi juga bebas dari praktik lancung dalam pembangunan gedung ilmu, demi menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang pendidikan.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah