Kasta Baru Pendidikan: Ketika Tablet Bertemu Papan Tulis Rapuh
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Pagi hari di
sebuah sekolah dasar di kawasan elit menunjukkan pemandangan siswa kelas 3 yang
fasih mengoperasikan perangkat layar sentuh, sementara di saat yang sama, siswa
di pelosok desa harus bergantian menggunakan satu-satunya laptop milik guru
yang sudah usang. Kontras tajam ini menggambarkan wajah ganda sistem pendidikan
kita yang terbelah oleh disparitas digital yang kian menganga tahun ini.
Perbedaan akses ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius
terhadap integritas pendidikan nasional yang seharusnya bersifat inklusif.
Analisis terhadap data
penggunaan perangkat digital di sekolah menunjukkan bahwa siswa di wilayah
pusat memiliki kesempatan belajar lima kali lebih banyak menggunakan media
digital dibandingkan siswa di daerah tertinggal. Ketimpangan ini menciptakan "blind
spot" dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana materi yang dirancang
berbasis video atau aplikasi interaktif tidak dapat diakses secara maksimal
oleh sekolah yang masih mengandalkan buku cetak lama.
Perspektif ekonomi
pendidikan menyoroti bahwa keterbatasan ini berakar pada alokasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) fisik yang seringkali tidak mencukupi untuk pemeliharaan teknologi
jangka panjang di daerah terpencil. Membeli perangkat adalah satu hal, tetapi
memastikan listrik stabil dan biaya langganan internet terpenuhi adalah beban
berat bagi sekolah dengan dana BOS minimalis. Akibatnya, bantuan teknologi
sering kali berakhir menjadi tumpukan sampah elektronik dalam waktu singkat.
Secara psikologis, siswa
di pedesaan mulai merasa rendah diri ketika menyadari bahwa mereka tidak
memiliki kemampuan yang sama dengan rekan sebaya mereka di wilayah maju.
Perasaan tertinggal ini dapat memadamkan motivasi belajar dan memicu
pengunduran diri secara mental dari kompetisi global. Pendidikan seharusnya
menjadi alat pembebasan, namun dalam konteks ini, ia justru mempertegas
batas-batas kelas sosial.
Upaya digitalisasi harus
dimulai dari penguatan ekosistem, bukan sekadar bagi-bagi gadget. Pelatihan
guru di pedesaan untuk mengoptimalkan teknologi sederhana harus menjadi
prioritas agar mereka tidak asing dengan alat yang mereka ajarkan. Kolaborasi
dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk memberikan tarif khusus bagi sekolah
di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) adalah langkah mendesak yang tidak
bisa ditunda lagi.
Keberhasilan transformasi
digital diukur bukan dari seberapa canggih sekolah di pusat administrasi,
melainkan dari seberapa berdaya sekolah paling terpencil di negeri ini. Kita
harus menolak normalisasi ketimpangan ini sebagai sesuatu yang wajar akibat letak
geografis. Menutup jurang digital adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa
setiap anak SD memiliki peluang yang sama untuk menjadi arsitek masa depan
bangsanya sendiri.
###
Penulis: Nur Santika
Rokhmah