Kurikulum Merdeka di Atas Kertas: Tantangan Akses bagi Siswa Pelosok

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Implementasi Kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek dan literasi digital menemui jalan terjal saat diterapkan di sekolah dasar wilayah terpencil. Dengan ketergantungan yang tinggi pada platform digital sebagai sumber belajar utama, kurikulum ini secara tidak sengaja menciptakan segregasi antara siswa yang memiliki akses internet melimpah dengan siswa yang terisolasi secara digital. Fenomena ini memicu diskursus akademik mengenai keadilan kurikulum dalam konteks disparitas infrastruktur nasional yang belum merata.

Analisis mendalam terhadap materi ajar menunjukkan bahwa banyak konten esensial kini disajikan dalam bentuk video interaktif atau simulasi daring yang memerlukan bandwidth tinggi. Bagi sekolah di pedesaan, hal ini berarti kehilangan akses terhadap sebagian besar kekayaan materi yang ditawarkan oleh negara. Akibatnya, terjadi simplifikasi materi di lapangan yang pada akhirnya menurunkan standar kompetensi lulusan di daerah tertinggal.

Para pakar kurikulum menyarankan adanya versi "luar jaringan" (offline) yang memiliki kualitas setara untuk setiap konten digital yang diluncurkan. Penyediaan server lokal di sekolah dasar pelosok yang telah diisi dengan modul pembelajaran lengkap bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Keadilan pendidikan menuntut agar kualitas informasi yang diterima siswa tidak ditentukan oleh letak geografis sekolah mereka.

Pada akhirnya, kurikulum seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Jika pemerintah serius ingin mewujudkan pemerataan, maka digitalisasi kurikulum harus dibarengi dengan demokratisasi akses internet. Menjamin setiap siswa SD, baik di pusat keramaian maupun di sunyinya pegunungan, mendapatkan porsi literasi digital yang sama adalah ujian sesungguhnya dari janji mencerdaskan kehidupan bangsa.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah