Percepatan Layanan Pendidikan dan Kerentanan Kedaulatan Data di Era Sekolah Digital

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Dialektika antara percepatan layanan pendidikan dan perlindungan kedaulatan data menjadi isu sentral yang mewarnai transformasi institusi sekolah di era digital saat ini. Di satu sisi, digitalisasi menjanjikan efisiensi administratif yang memungkinkan akses informasi secara cepat bagi guru, siswa, maupun orang tua secara realitas. Namun, percepatan ini sering kali tidak dibarengi dengan penguatan sistem keamanan siber yang mampu memproteksi basis data pendidikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kedaulatan data menjadi sangat rentan ketika sekolah menggunakan platform pihak ketiga yang tidak memiliki standar privasi yang ketat dan transparan. Fenomena ini menuntut pemikiran kritis mengenai sejauh mana kemudahan layanan boleh dikompromikan dengan risiko keamanan informasi pribadi yang sangat sensitif. Tanpa perlindungan yang kuat, digitalisasi sekolah hanya akan menjadi pintu masuk bagi eksploitasi data anak-anak di ruang siber.

Kerentanan kedaulatan data pada institusi pendidikan sering kali berakar pada rendahnya kesadaran mengenai nilai strategis dari informasi digital yang dikelola setiap hari. Banyak sekolah yang lebih memprioritaskan fitur antarmuka yang menarik daripada keandalan sistem enkripsi data yang mampu menangkal serangan peretas dari luar. Padahal, data siswa mencakup identitas personal, rekam medis, hingga profil psikologis yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman kebocoran data bukan lagi sekadar kemungkinan teoretis, melainkan realitas yang telah terjadi di berbagai instansi pendidikan skala global maupun nasional. Oleh karena itu, dialektika ini harus diselesaikan dengan menempatkan keamanan siber sebagai fondasi utama dalam setiap rencana strategis digitalisasi sekolah. Percepatan layanan tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi pengabaian hak privasi warga sekolah yang sangat fundamental bagi kehidupan mereka.

Penggunaan platform belajar daring dan aplikasi manajemen sekolah sering kali mengharuskan pengguna untuk menyetujui persyaratan layanan yang sangat kompleks dan sulit dipahami masyarakat awam. Dalam konteks ini, kedaulatan data sering kali tergerus karena adanya klausul yang memungkinkan penyedia layanan memanfaatkan data untuk kepentingan komersial secara sepihak. Sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap perangkat lunak yang diadopsi benar-benar melindungi kepentingan peserta didik dari praktik komodifikasi data. Transparansi mengenai lokasi penyimpanan data dan protokol akses harus menjadi syarat mutlak dalam kerja sama antara sekolah dan penyedia teknologi. Jika kedaulatan data diabaikan, maka fungsi edukatif sekolah dapat terdistorsi oleh kepentingan korporasi teknologi yang berorientasi pada profit semata. Diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk menjamin bahwa data pendidikan tetap berada dalam kontrol yang sangat aman dan berdaulat.

Selain aspek teknis, mitigasi kerentanan data juga memerlukan penguatan literasi digital bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Guru dan tenaga kependidikan harus memahami prosedur keamanan dasar dalam mengelola akun serta cara mendeteksi potensi serangan siber seperti phising. Kesalahan manusia atau human error sering kali menjadi celah terbesar yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber untuk meretas sistem sekolah. Edukasi mengenai etika berbagi informasi di ruang digital juga perlu diberikan kepada siswa sejak dini agar mereka tidak ceroboh dalam membagikan data pribadi. Sinergi antara keandalan sistem teknis dan kecakapan pengguna akan menciptakan ekosistem sekolah digital yang jauh lebih tangguh dan tepercaya. Dengan demikian, percepatan layanan dapat berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak digital setiap individu di lingkungan akademik tersebut.

Secara keseluruhan, dialektika ini mengharuskan kita untuk mendefinisikan ulang makna efisiensi dalam konteks digitalisasi sekolah yang berorientasi pada masa depan. Efisiensi yang sejati adalah layanan yang tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga menjamin keamanan dan kerahasiaan data penggunanya secara mutlak. Pembangunan infrastruktur digital di sekolah harus diikuti dengan regulasi yang tegas dan sanksi yang jelas bagi setiap bentuk pelanggaran data. Kedaulatan data adalah bagian dari kedaulatan nasional yang harus dijaga bersama demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan kemajuan teknologi justru melahirkan ancaman baru bagi privasi dan keamanan anak-anak kita di sekolah. Akhirnya, digitalisasi sekolah harus menjadi sarana pemberdayaan yang aman, etis, dan sangat menjunjung tinggi integritas data pribadi seluruh warga sekolah.

###

Penulis : Kartika Natasya Kusuma Supardi.