Tantangan Baru Pendidikan Dasar di Era SDGs
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya —Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar selama ini sering dipromosikan sebagai langkah inovatif, padahal banyak aspek kritis yang tidak pernah dibahas secara serius. Platform ini memang menawarkan konten edukatif dalam jumlah besar, tetapi ketiadaan kurasi akademik menjadikan guru dan siswa berada dalam risiko menerima informasi yang tidak tervalidasi. Ketergantungan pada sumber yang dikendalikan algoritma komersial menimbulkan pertanyaan besar tentang objektivitas dan kualitas materi yang dikonsumsi anak. YouTube bukan lembaga pendidikan, melainkan perusahaan yang mengutamakan traffic dan engagement, bukan kebenaran ilmiah. Jika sekolah dasar menggunakannya tanpa analisis, maka proses belajar berpotensi mengalami komersialisasi terselubung. Pada titik ini, klaim bahwa YouTube meningkatkan kualitas pendidikan menjadi sangat problematis.
Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif yang membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi visual dan pesan persuasif dalam video. Sementara itu, algoritma YouTube dirancang untuk mempertahankan penonton selama mungkin, sehingga rekomendasi konten sering tidak mempertimbangkan nilai edukatif. Ketika anak menonton materi pembelajaran, sistem dapat dengan mudah menyodorkan video lain yang bersifat hiburan, sensasional, atau bahkan tidak sesuai usia. Hal ini menunjukkan adanya benturan langsung antara tujuan pedagogis sekolah dan tujuan komersial platform. Tanpa pengawasan ketat, siswa tidak belajar, melainkan terdorong masuk ke pola konsumsi digital yang pasif dan adiktif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip SDGs mengenai pendidikan yang aman, berkualitas, dan berorientasi masa depan.
Dari perspektif kesetaraan pendidikan, penggunaan YouTube justru memperkuat ketimpangan sosial yang tidak disadari banyak pihak. Sekolah dengan fasilitas memadai dapat memanfaatkan video berkualitas tinggi, sementara sekolah di wilayah rural harus berhadapan dengan keterbatasan jaringan dan perangkat. Ketimpangan akses ini menciptakan “digital divide” yang semakin lebar, meski kebijakan pendidikan terus menggaungkan digitalisasi sebagai solusi. Ironisnya, integrasi YouTube sering dipamerkan sebagai simbol inovasi, padahal dampaknya tidak merata dan bahkan mengabaikan realitas struktural sekolah-sekolah yang tertinggal. SDGs menekankan no one left behind, namun praktik teknologi pendidikan justru membuat sebagian siswa tertinggal dua kali: dari sisi materi dan dari sisi akses. Jika hal ini terus diabaikan, digitalisasi hanya menjadi retorika tanpa substansi.
Guru sering dianggap mampu mengontrol penggunaan YouTube, tetapi kenyataannya banyak guru yang tidak memiliki literasi digital memadai untuk menilai kredibilitas konten. Kurangnya pelatihan, waktu, dan dukungan institusi membuat guru memilih video yang “terlihat menarik” tanpa menelusuri basis ilmiah dan akurasi informasi. Akibatnya, YouTube lebih berfungsi sebagai alat pengganti ceramah, bukan media pedagogis yang dirancang secara reflektif. Fenomena ini memunculkan risiko normalisasi pembelajaran instan yang minim proses berpikir kritis. Dalam banyak kasus, siswa hanya menjadi konsumen konten, bukan pembelajar aktif yang memproses informasi secara mendalam. Di sinilah gap antara teori pembelajaran dan praktik lapangan semakin terlihat.
Jika pendidikan dasar ingin memanfaatkan YouTube tanpa mengorbankan kualitas akademik, maka sekolah harus mengembangkan sistem regulasi internal yang lebih ketat. Hal ini mencakup kurasi konten berbasis standar kurikulum, pelatihan literasi digital guru, serta kontrol penggunaan perangkat selama pembelajaran. Pemerintah juga perlu menegaskan batas peran platform digital dalam pendidikan, mengingat YouTube bukan lembaga pedagogis yang tunduk pada standar nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, penggunaan YouTube hanya akan melahirkan generasi yang mahir mengonsumsi informasi tetapi lemah dalam memilah dan menganalisisnya. Dampak jangka panjangnya adalah degradasi kualitas literasi, daya kritis, dan kemandirian belajar. Agar selaras dengan SDGs, perlu pendekatan yang lebih kritis, berbasis data, dan tidak tunduk pada euforia teknologi semata.
###
Penulis: Putri Arina Hidayati
Dokumentasi: Google_RRI
