Beban Kuota dan Gizi: Pilihan Sulit di Keluarga Marginal

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Bagi banyak keluarga siswa sekolah dasar di pinggiran Kota Surabaya yang hidup di bawah garis kemiskinan, kebutuhan akan data internet untuk menunjang aktivitas belajar kini sering kali berbenturan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pangan harian yang harganya kian melambung. Sebuah survei ekonomi pendidikan yang dirilis awal tahun ini menunjukkan fenomena memprihatinkan di mana orang tua terpaksa memprioritaskan pembelian paket data internet agar anak mereka tidak tertinggal pelajaran digital, meskipun hal itu harus dibayar dengan pengurangan anggaran untuk belanja protein dan gizi keluarga. Situasi dilematis ini menggambarkan betapa biaya akses digital telah menjadi beban struktural baru yang secara tidak langsung mengancam kualitas kesehatan fisik sekaligus daya fokus belajar siswa dari kalangan bawah.

Secara fisiologis, kurangnya asupan gizi akibat pengalihan anggaran keluarga untuk kuota internet berdampak pada kemampuan kognitif anak dalam menyerap materi pelajaran yang semakin kompleks. Ketika seorang siswa SD harus belajar menggunakan perangkat digital dalam kondisi lapar atau kekurangan mikronutrisi, efektivitas teknologi sebagai alat bantu belajar menjadi hilang sama sekali. Paradoks digital ini menunjukkan bahwa kesenjangan akses bukan hanya soal sinyal, melainkan soal daya dukung ekonomi yang memadai untuk menjaga keseimbangan antara nutrisi otak dan konektivitas data. Mutu belajar pun merosot karena daya serap otak tidak optimal, diperburuk oleh kecemasan orang tua yang merasa terbebani secara finansial oleh tuntutan sekolah yang semakin berbasis daring.

Pemerintah memang telah memberikan berbagai skema bantuan kuota, namun distribusi yang seringkali tidak tepat sasaran dan mekanisme klaim yang rumit membuat masyarakat kecil tetap harus merogoh kocek sendiri untuk tetap terhubung. Selain itu, banyak aplikasi pembelajaran modern yang membutuhkan bandwidth besar, sehingga kuota bantuan cepat habis dalam waktu singkat. Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan: siswa yang kekurangan gizi harus belajar dengan perangkat seadanya dalam lingkungan rumah yang stres secara ekonomi, sehingga hasil belajarnya tidak akan pernah bisa mengejar siswa dari kalangan mampu. Isu kesenjangan digital dalam konteks ini telah bergeser dari sekadar masalah teknis menjadi masalah hak asasi manusia dan keadilan sosial yang sangat mendesak.

Lebih jauh lagi, biaya pemeliharaan perangkat digital seperti perbaikan layar pecah atau penggantian baterai yang  menjadi momok menakutkan bagi keluarga marginal. Seringkali, proses belajar siswa SD terhenti total selama berminggu-minggu hanya karena satu-satunya ponsel di rumah tersebut rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Dalam sistem pendidikan yang sangat bergantung pada digitalisasi, gangguan teknis kecil bagi keluarga miskin adalah bencana akademik besar yang memicu ketertinggalan kurikulum secara permanen. Inilah yang disebut dengan kerapuhan digital, di mana keberlanjutan pendidikan seorang anak sangat bergantung pada kondisi fisik sebuah benda elektronik yang rentan dan mahal perawatannya.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, fenomena "kuota vs gizi" ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan yang tidak dibarengi dengan subsidi total bagi kalangan bawah justru akan memperlebar jurang kemiskinan. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas vertikal untuk keluar dari kemiskinan, justru menjadi beban tambahan yang menekan kesejahteraan keluarga. Siswa yang lahir di keluarga prasejahtera harus berjuang dua kali lebih keras: berjuang melawan rasa lapar dan berjuang mencari sinyal atau biaya data. Jika mutu belajar diukur dengan standar yang sama bagi semua siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi ini, maka sistem penilaian kita bisa dianggap tidak etis dan bias kelas.

Solusi yang dibutuhkan bukanlah sekadar bantuan sosial sesaat, melainkan penyediaan akses internet gratis sebagai utilitas publik di pemukiman padat penduduk serta penguatan kembali fungsi perpustakaan sekolah sebagai pusat akses digital gratis yang inklusif. Sekolah harus menjadi tempat di mana siswa bisa melepaskan beban finansial digital keluarga mereka, bukan justru menjadi sumber beban baru melalui instruksi-instruksi tugas yang boros kuota. Kebijakan pendidikan harus peka terhadap realitas bahwa layar gawai tidak bisa menggantikan nutrisi piring makan, dan keduanya merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya mutu belajar yang berkualitas. Hanya dengan pendekatan holistik, kita dapat memastikan digitalisasi tidak mengorbankan pertumbuhan fisik generasi masa depan.

Sebagai penutup, kita harus meredefinisi apa yang dimaksud dengan "biaya pendidikan gratis" di era digital ini. Selama kuota dan perangkat masih dibeli dengan memotong anggaran susu dan telur, maka pendidikan kita belum benar-benar gratis bagi mereka yang membutuhkan. Kesenjangan digital adalah cermin dari ketimpangan ekonomi yang lebih luas, dan sekolah tidak boleh menjadi tempat yang memperparah luka tersebut. Diperlukan keberanian kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial digital bagi keluarga marginal agar anak-anak mereka tetap bisa bermimpi besar tanpa harus merasa bersalah atas setiap kilobita data yang mereka gunakan. Nutrisi dan koneksi harus berjalan beriringan demi tegaknya martabat pendidikan nasional.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah