Dinding Rapuh dan Mimpi yang Tertunda: Menagih Janji Infrastruktur Pendidikan 2026

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Target pemerintah untuk menghapuskan seluruh kategori sekolah rusak pada tahun 2026 kini berada dalam sorotan tajam seiring dengan masih banyaknya siswa SD di daerah-daerah yang terpaksa belajar di ruang kelas darurat akibat lambatnya proses birokrasi rehabilitasi bangunan. Komitmen ini seharusnya menjadi jawaban atas ketimpangan kualitas infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang selama ini menjadi penghambat utama pemerataan kualitas pendidikan nasional. Meski dokumen perencanaan telah matang disusun, realitas di lapangan sering kali memperlihatkan lambannya eksekusi proyek pembangunan fisik yang disebabkan oleh rumitnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang sering kali tidak sejalan dalam menentukan skala prioritas.

Investigasi di beberapa wilayah mengungkapkan bahwa kategori "rusak ringan" sering kali diabaikan hingga akhirnya berubah menjadi "rusak total," yang tentu saja menelan biaya perbaikan yang jauh lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Pola manajemen krisis yang bersifat reaktif ini harus segera ditinggalkan jika ingin mengejar target ambisius 2026, dengan beralih ke sistem pemeliharaan preventif yang berbasis data akurat dan terkini. Para pemerhati pendidikan mendesak agar pemerintah menggunakan teknologi satelit dan pemetaan digital guna memantau perkembangan fisik bangunan sekolah secara real-time, sehingga tidak ada lagi manipulasi laporan yang menyatakan sebuah gedung dalam kondisi baik padahal kenyataannya hampir roboh.

Keterbatasan material konstruksi berkualitas di wilayah terpencil serta minimnya tenaga ahli bangunan bersertifikat juga menjadi kendala teknis yang serius dalam mempercepat pencapaian target Nol Sekolah Rusak ini. Sering kali, kontraktor yang ditunjuk hanya mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan bahan bangunan di bawah standar, yang mengakibatkan bangunan sekolah kembali mengalami kerusakan hanya dalam hitungan tahun setelah renovasi selesai. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyelewengan dana pembangunan sekolah menjadi syarat mutlak agar target 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek bagi segelintir elite yang mengorbankan masa depan anak-anak di sekolah dasar.

Dampak dari bangunan yang tidak layak ini sangat memengaruhi psikologi belajar siswa, di mana rasa takut akan atap yang roboh atau dinding yang retak mengganggu konsentrasi mereka dalam menyerap pelajaran secara maksimal. Ruang kelas yang nyaman dan estetik terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar serta kreativitas anak-anak, yang secara jangka panjang akan berkontribusi pada peningkatan skor literasi dan numerasi bangsa. Oleh karena itu, investasi pada gedung sekolah tidak boleh dilihat hanya sebagai pembangunan fisik semata, melainkan sebagai upaya strategis dalam menyelamatkan kesehatan mental dan potensi intelektual generasi penerus yang selama ini terabaikan.

Keberhasilan mencapai "Nol Sekolah Rusak" di tahun 2026 memerlukan sinergi luar biasa dari seluruh elemen masyarakat untuk terus menyuarakan kondisi sekolah di lingkungan mereka masing-masing. Tekanan publik yang konsisten akan memaksa pemerintah untuk tetap fokus dan transparan dalam menjalankan agenda besar ini hingga tuntas ke sekolah yang paling ujung. Jangan sampai janji mulia ini luntur di tengah jalan akibat pergantian kepemimpinan atau pergeseran fokus anggaran, karena pendidikan adalah investasi abadi yang fondasinya dimulai dari kokohnya sebuah gedung sekolah dasar tempat benih-benih kecerdasan bangsa pertama kali disemai.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah