Menuju Inklusi Digital: Solusi Struktural untuk Masa Depan Pendidikan

s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Menutup perdebatan panjang mengenai dampak kesenjangan digital, para pakar pendidikan dan pengambil kebijakan kini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera beralih dari solusi bantuan yang bersifat "proyek sesaat" menuju kebijakan inklusi digital yang bersifat struktural dan permanen bagi seluruh siswa sekolah dasar. Langkah radikal ini mencakup pengakuan terhadap akses internet sebagai hak dasar bagi pendidikan dan penyediaan infrastruktur digital sebagai utilitas publik yang wajib ada di setiap desa, setara dengan kebutuhan akan air bersih dan listrik. Tanpa perubahan paradigma yang mendasar ini, target peningkatan mutu belajar nasional akan selalu terfragmentasi oleh dinding perbedaan ekonomi yang sulit ditembus oleh masyarakat kecil.

Implementasi solusi struktural ini harus dimulai dengan standarisasi perangkat belajar digital yang didistribusikan secara merata kepada setiap siswa dari keluarga prasejahtera melalui skema pendanaan negara yang transparan dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya membagikan laptop tanpa memikirkan biaya perawatan dan pembaruan perangkat secara periodik. Diperlukan sebuah ekosistem dukungan teknis yang kuat di tingkat kecamatan agar setiap kendala perangkat yang dialami siswa dapat segera teratasi tanpa membebani biaya orang tua. Inklusi digital berarti memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonominya, memiliki "tiket masuk" yang sama berkualitasnya untuk mengakses dunia pengetahuan digital.

Selain perangkat, ketersediaan konten edukasi yang inklusif dan ramah terhadap berbagai kondisi geografis juga menjadi pilar penting. Konten pembelajaran harus didesain agar tetap bisa diakses dengan bandwidth rendah atau bahkan secara luring (offline) bagi daerah-daerah yang benar-benar sulit sinyal. Inovasi dalam perangkat lunak pendidikan harus mengutamakan kemudahan akses bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang memiliki jaringan 5G. Dengan cara ini, mutu belajar di daerah terpencil tidak akan lagi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, karena materi ajar telah dirancang untuk bersahabat dengan keterbatasan tersebut tanpa mengurangi kualitas substansinya.

Pemerintah juga perlu memperkuat peran sekolah negeri sebagai pusat literasi digital komunitas melalui pengembangan laboratorium komputer yang buka hingga sore hari untuk memfasilitasi siswa yang tidak memiliki perangkat di rumah. Langkah ini akan menjadikan sekolah sebagai "oase digital" yang adil, di mana siswa bisa mengerjakan tugas, melakukan riset, dan belajar teknologi di bawah pengawasan guru tanpa dipungut biaya. Integrasi sekolah dengan pusat kegiatan masyarakat ini akan mempercepat pemerataan literasi digital tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Sekolah harus kembali menjadi pusat peradaban yang paling maju di lingkungannya.

Kerja sama lintas kementerian antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan menjadi kunci utama keberhasilan transisi menuju inklusi digital ini. Ego sektoral harus dihilangkan demi menyelamatkan masa depan jutaan siswa SD yang kini berada dalam risiko ketertinggalan permanen. Kebijakan pajak bagi perusahaan teknologi atau skema dana CSR yang lebih terarah pada infrastruktur pendidikan digital di daerah 3T bisa menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan. Masa depan bangsa ini terlalu besar untuk dikelola dengan cara-cara yang tersekat dan tidak terintegrasi dalam satu visi besar pendidikan nasional yang adil.

Pada akhirnya, menutup jurang digital adalah sebuah investasi moral dan ekonomi yang akan menentukan posisi Indonesia di kancah global dalam dua puluh tahun ke depan. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku SD adalah mereka yang akan memimpin negara ini di masa depan; memberikan mereka akses yang adil terhadap teknologi hari ini berarti menjamin kualitas kepemimpinan masa depan. Kita sedang membangun fondasi bagi peradaban yang lebih demokratis, di mana kecerdasan dan kreativitas adalah satu-satunya penentu kesuksesan, bukan kepemilikan gawai atau akses internet. Inklusi digital adalah jembatan menuju Indonesia Emas yang tidak menyisakan satupun anak di belakang.

Sebagai kesimpulan, perjuangan melawan kesenjangan digital adalah perjuangan untuk martabat kemanusiaan dalam pendidikan. Kita tidak boleh membiarkan layar gawai menjadi tembok pemisah baru dalam masyarakat kita. Melalui solusi struktural yang berani dan inklusif, kita bisa memastikan bahwa setiap detak jantung pendidikan di Indonesia berdenyut dengan kecepatan yang sama. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu bangsa, yang membawa terang ilmu pengetahuan ke setiap penjuru nusantara tanpa terkecuali. Penutup dari rangkaian berita ini adalah sebuah janji: bahwa akses akan menjadi hak bagi semua, dan mutu belajar akan menjadi milik setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

###

Penulis: Nur Santika Rokhmah