Paradoks Proyek Profil Pelajar Pancasila: Formalitas atau Transformasi Nalar Kritis?
s2dikdas.fip.unesa.ac.id, Surabaya — Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka kini tengah menghadapi ujian berat antara implementasi substantif dan jebakan formalitas administratif di tingkat sekolah dasar. Di Surabaya dan sekitarnya, banyak praktisi pendidikan mulai mempertanyakan apakah pameran hasil karya yang meriah benar-benar mencerminkan perkembangan nalar kritis siswa atau hanya sekadar ajang unjuk kinerja guru di depan pengawas sekolah. Artikel ini membedah fenomena "pesta pora proyek" yang seringkali justru mengabaikan proses refleksi mendalam, padahal nalar kritis seharusnya diasah melalui pergulatan ide selama proyek berlangsung, bukan sekadar hasil akhir yang estetis.
Secara teoritis, P5 dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa SD dalam mengeksplorasi isu-isu lingkungan, sosial, dan kearifan lokal melalui kacamata saintifik yang sederhana namun analitis. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang masih mendikte langkah-langkah proyek secara kaku, sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk melakukan trial and error yang merupakan jantung dari berpikir kritis. Jika siswa hanya mengikuti instruksi manual seperti merakit perabot, maka kemampuan mereka untuk melakukan sintesis dan evaluasi dua pilar utama nalar kritis akan tetap tumpul meski proyeknya terlihat megah di mata publik.
Analisis dari sudut pandang S2 Dikdas menekankan bahwa nalar kritis dalam P5 seharusnya muncul saat siswa dihadapkan pada kegagalan dalam proses pengerjaan tugas kelompok. Ketika sebuah model ekosistem yang mereka buat tidak berjalan sesuai rencana, di situlah letak momen edukatif bagi guru untuk memprovokasi pemikiran siswa guna mencari akar masalah dan solusi alternatif. Namun, tekanan untuk tampil sempurna dalam gelar karya seringkali membuat guru "mengambil alih" kesulitan siswa, sebuah tindakan yang tanpa sengaja membunuh potensi nalar kritis anak sejak dalam pikiran.
Masalah lain yang muncul adalah standarisasi proyek yang seragam antar sekolah, yang justru mengkhianati semangat fleksibilitas Kurikulum Merdeka dan keunikan nalar kritis siswa di konteks yang berbeda. Nalar kritis siswa di pesisir tentu akan berbeda cara kerjanya dengan siswa di pegunungan dalam memandang sebuah masalah lingkungan, dan kurikulum seharusnya merayakan perbedaan cara pandang tersebut. Pendidik ditantang untuk mampu menciptakan instrumen asesmen yang mampu menangkap kemajuan logika siswa secara naratif, melampaui sekadar checklist kehadiran atau partisipasi fisik dalam kegiatan kelompok.
Dukungan finansial sekolah yang seringkali dialokasikan secara besar-besaran untuk acara seremoni gelar karya juga menjadi sorotan, karena dana tersebut seharusnya bisa lebih efektif digunakan untuk penyediaan sumber bacaan berkualitas atau alat peraga sains adaptif. Nalar kritis membutuhkan nutrisi informasi yang beragam agar siswa tidak terjebak dalam bias pemikiran tunggal selama proses pengerjaan proyek. Tanpa asupan data yang valid dan bervariasi, diskusi dalam P5 berisiko menjadi sekadar perbincangan hampa yang tidak melatih ketajaman nalar maupun integritas akademik siswa sejak usia dini.
Selain itu, kolaborasi antar guru dalam merancang proyek seringkali masih terbentur pada ego sektoral mata pelajaran, padahal P5 adalah instrumen lintas disiplin yang membutuhkan keterpaduan logika. Nalar kritis siswa akan berkembang pesat jika mereka melihat bahwa sebuah masalah lingkungan dapat dibedah secara matematis, dipahami secara sosiologis, dan diekspresikan melalui seni secara bersamaan. Integrasi nalar yang holistik ini adalah kunci utama untuk membekali siswa SD dengan kemampuan berpikir sistemik yang sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas tantangan di abad ke-21.
Sebagai penutup, P5 harus dikembalikan ke khitahnya sebagai laboratorium pembentukan nalar kritis, bukan sekadar karnaval tahunan yang menguras energi tanpa dampak intelektual yang nyata. Keberhasilan seorang siswa dalam Kurikulum Merdeka adalah ketika mereka berani menyanggah informasi yang salah dengan argumen yang masuk akal, bukan ketika mereka mampu membuat replika benda tanpa memahami fungsinya. Mari kita jadikan nalar kritis sebagai mahkota dari setiap proyek sekolah dasar, agar pendidikan kita benar-benar melahirkan pelajar Pancasila yang tidak hanya hafal sila, tetapi juga mampu mengamalkannya dengan nalar yang merdeka dan jujur.
###
Penulis: Nur Santika Rokhmah
